Network
JURNAL SOREANG- Namanya Dr. Engkus Kustyana, M.Si, yang sebenarnya memiliki karier cukup bagus di lingkungan Pemkab Bandung. Namun, pada tahun 2015 memilih 'hijrah' menjadi dosen UIN Sunan Gunung Djati (SGD) dengan jabatan terakhir di Pemkab Bandung adalah Kabid Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
"Untuk mengembangkan dan memanfaatkan ilmu secara lebih luas dan berkah meski.kalau tetap di Pemkab Bandung mungkin bisa menjadi kepala dinas," ujar Engkus sembari tertawa.
Dihubungi Selasa, 20 April 2021, Engkus menyatakan ingin hidupnya lebih bermanfaat dan berkah sehingga berani memutuskan menjadi dosen. "Bukan berarti tetap di Pemkab Bandung kurang bermanfaat dan tidak berkah, namun menularkan ilmu akan lebih terasa manfaat dan berkahnya," ujarnya.
Mengenai amanah mata kuliah Ekologi Administrasi, Engkus menyatakan, dirinya diberi amanah oleh Dekan FISIP UIN SGD, Prof. Ahmad Ali Nurdin, MA, P.h.D, pada tahun ajaran semester genap 2020/2021 sebanyak 4 kelas.
"Mata kuliah ini sebagai implementasi kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ruhnya adalah pembelajaran dalam Kampus Merdeka dengan memberikan tantangan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil,interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya," kata pria asal Pangandaran ini.
Baca Juga: Mantul, Tim Debat Hukum Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Raih Juara Satu
Engkus mengakui, nama Ekologi Administrasi masih terasa asing di masyarakat."Mata kuliah ini mengkaji bagaimana secara ekosistem antara administrasi publik, kebijakan publik, manajemen publik dll saling mempengaruhi," ujarnya.
Dia mencontohkan pemerintahan Tasikmalaya yang masyarakatnya kental dengan santrinya, maka apakah ada pengaruh predikat kota santri kepada kebijakan pemerintahnya.
