Kunjungi Kabupaten Serdang Bedagai, Kemendikbudristek Dapat Curhat Soal Kekurangan Guru

14 Oktober 2021, 06:31 WIB
kunjungan kerja yang dilakukan oleh Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Paudasmen), Samto /Kemendikbud ristek/

JURNAL SOREANG-  Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara, saat ini tengah menyiapkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bagi siswa di seluruh jenjang sekolah. Selain persiapan sarana dan prasarana, vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik telah dimaksimalkan.

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Paudasmen), Samto, dan Anggota Komisi X DPR RI di Sumatra Utara, baru-baru ini.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, mengatakan, angka putus sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada di angka 0,02 persen, namun angka partisipasi murni tingkat SMP baru mencapai 86,24 persen.

Baca Juga: Rendahnya Kesejahteraan Guru Honorer, Nadiem: Pemerintah Serius Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer

Adapun rata rata lama sekolah baru mencapai 8,54 tahun dan harapan lama sekolah 12,60 tahun. Oleh karena itu, Darma mengungkapkan bahwa masalah pendidikan menjadi salah satu program prioritas pembangunan pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.

“Sedangkan di bidang budaya, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki lima kampung budaya yang masih harus dibina, dan kami juga ingin mewujudkan perguruan tinggi di kabupaten kami,” ujar Bupati Darma, saat berdiskusi dengan rombongan Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristek.

Bupati Darma menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengusung visi “Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Mandiri, Sejahtera, dan Religius di Tahun 2024”. Guna mencapai visi tersebut, telah ditetapkan tujuh target yang disebut SAPDA (Sapta Dambaan). Sapta Dambaan berisi: Sekolah Mantab (Sekolah Mandiri, Asri dan Berkualitas); Masyarakat Sehat dan Religius; Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan; Infrastruktur Terintegrasi; Ekonomi Berdaya Saing; Wisata Maju Terus; dan Birokrasi Dambaan.

Baca Juga: Mendikbudristek Silaturahmi ke Tuan Guru Turmudzi yang Dukung Merdeka Belajar

Senada dengan Bupati Darma, Kepala Dinas Pendidikan Serdang Bedagai, Suwandi Nasution, mengatakan, di kabupaten tersebut terdapat 432 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 461 Sekolah Dasar (SD), 92 (Sekolah Menengah Pertama), 39 Sekolah Menengah Atas (SMA), 41 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dalam persiapan PTM terbatas, kata dia, pihak Dinas Pendidikan bekerja sama dengan instansi terkait telah melakukan vaksinasi. “Kami telah melaksanakan vaksinasi terhadap pendidik dan peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan dan telah mencapai hasil yang maksimal meskipun ada beberapa yang belum divaksinasi dengan berbagai pertimbangan,” ungkapnya.

Saat mengunjungi SMP Negeri 2 Satu Atap Pantai Cermin, rombongan Kemendikbudristek dan Komisi X DPR RI melakukan sesi diskusi dengan Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) serta para pemangku kepentingan bidang pendidikan dari jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah dan tinggi.

Baca Juga: Guru Penggerak, Ujung Tombak Perubahan di Sektor Pendidikan

Dalam kesempatan tersebut, Kadis Suwandi menyampaikan bahwa di Kabupaten Serdang Bedagai jumlah guru atau pendidik dan tenaga kependidikan masih jauh dari kebutuhan, sehingga mengharuskan setiap satuan pendidikan merekrut tenaga honorer di satuan pendidikan negeri. “Anggaran biayanya dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” tekan Suwandi.

Menyambung pemaparan dari Bupati Serdang Bedagai dan Kepala Dinas Pendidikan, Direktur PMPK Kemendikbudristek, Samto, menyampaikan apresiasi atas usaha yang telah dilakukan Dinas Pendidikan terkait persiapan PTM terbatas dan isu kebutuhan pemenuhan PTK.

Ia mengatakan, saat ini seleksi guru Aparatur Sipil Negara-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-P3K) tahap I telah berakhir. Namun demikian, lanjutnya, Dinas Pendidikan dapat menyampaikan usulan guru P3K dari kabupaten/kota untuk diikutkan dalam tahap II maupun tahap III. “Karena target yang dicanangkan sebanyak 1 juta guru harus diangkat melalui skema P3K,” tuturnya.***

 

Editor: Sarnapi

Sumber: Kemendikbud Ristek

Tags

Terkini

Terpopuler