Network
JURNAL SOREANG - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara membeberkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2023.
"Jadi yang pertama ini, Program BSPS 2023 merupakan program yang berasal dari aspirasi dewan (DPR RI). Sehingga untuk sistem mendapatkan data itu ternyata dari aspirasi dewan," jelas Kabid Perumahan disperkim Ridwan Abdurrahman, saat ditemui Jurnal Soreang.com diruang kerjanya, Senin, 14 Agustus 2023.
Menurut Ridwan, pihaknya hanya mendampingi kepasitas data saja. "Jadi Perkim ini hanya mendampingi kepastian data saja, oh orang-orang ini layak dapat," tegasnya.
Baca Juga: Masih Bingung untuk Menggunakan Signal Saat Trading di Aplikasi MIFX, Berikut ini Adalah Caranya
Meski demikian, ia mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan inspirasi DPR RI dalam hal ini Anggota DPR RI Komisi V yakni Irine Yusiana Roba Putri.
Lebih lanjut, kata dia, yang sudah mendapatkan bantuan BSPS di Pulau Morotai itu sebanyak 151 unit tersebar di 17 Desa di antaranya Kecamatan Morotai Selatan, Desa Pilowo 4 unit, Desa Gotalamo 9 unit, Desa Muhajirin 6 unit, Desa Sambiki Baru.
Kecamatan Morotai Timur, 10 unit, Desa Sambiki Tua 11 unit, Desa Buho-buho 10 unit, Desa Bidoh, Kecamatan Morotai Utara 10 unit, Desa Yao, 10 unit, Desa Bere-bere 8 unit, Desa Lusuo 9 unit, Desa Towara.
Dan Kecamatan Morotai Jaya 7 unit, Desa Loleo 4 unit, Desa Cendana 12 unit, Desa Sopi 10 unit, Desa Sopi Majiko 12 unit, Desa Bere-bere Kecil 10 unit.
Baca Juga: Mudah! Inilah Cara Untuk Bisa Melakukan Trading Akun Live di Aplikasi MIFX
"Bantuan tersebut diberikan kepada calon penerima tidak berupa uang tunai. Tetapi berupa bahan hal itu melalui proses verivikasi kepada supplier," ucapnya.
Dikatakan Ridwan, dari 151 unit calon penerima bantuan BSPS untuk Pulau Morotai itu besaran anggarannya tiga miliar dua puluh juta rupiah. Diberikan 1 unit rumah 20 juta rupiah.
Sebelumnya diberitakan, Pada 12 Juni 2023 lalu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan menyampaikan terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.
Hal itu, melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Secara nasional, pada tahun 2023.
Baca Juga: Liga Arab : Benzema dan Kante Main, Al Raed Diramal akan Kalah 0-2 dari Al Ittihad
Program BSPS atau dikenal dengan Bedah Rumah ini ditargetkan dapat meningkatkan kualitas hunian masyakat sebanyak 149.750 unit tersebar di 34 provinsi.
"Untuk progres fisik program BSPS hingga 9 Juni atau Semester I tahun 2023 sudah mencapai 93.139 unit dari target total 150.050 unit. Adapun total anggaran program BSPS tahun 2023 sebesar Rp3,29 triliun," kata Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto
"Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya. Saat ini penyerapan tenaga kerjanya sudah 171.082 orang dari target 300.100 orang," jelasnya.
Iwan Suprijanto berharap dengan skema PKT, program BSPS dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman, namun juga mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Ilmuwan Pelajari Cara Kembalikan Tulang yang Rusak Pada Manusia Lewat Sistem Regenerasi Kadal
"Program ini sangat membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dengan dana stimulan yang disalurkan oleh pemerintah," kata Iwan Suprijanto.
Menurut Iwan Suprijanto, setidaknya ada tiga fokus penanganan rumah swadaya pada tahun 2023, yakni mendukung percepatan program Penurunan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penanganan kawasan perumahan, dan permukiman kumuh terintegrasi dan perluasan cakupan pelayanan Klinik Rumah Swadaya.
Salah satu program BSPS yang sudah mulai pelaksanaan berada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 16.824 unit rumah tidak layak huni.
Saat ini Ditjen Perumahan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II telah melakukan verifikasi untuk calon penerima program BSPS berdasarkan nama dan alamat atau by name by address (BNBA) sebanyak 8.559 unit.
Baca Juga: Riset : Lima Makanan Ini Efektif Cegah Sembelit karena Kaya Serat
"Setiap masyarakat yang rumahnya dibedah mendapatkan dana BSPS senilai Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah setempat, masyarakat, dan sektor swasta melalui program CSR untuk ikut membantu dan mensukseskan pelaksanaan BSPS.***
