Network
JURNAL SOREANG - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengkritisi pemerintah yang lebih mengutamakan pendirian pabrik vaksin dari China di Indonesia, dibandingkan mendukung riset dan produksi vaksin Merah Putih dalam negeri.
Menurutnya, kebijakan ini sangat merugikan dan menghambat perkembangan riset vaksin Merah Putih yang hampir rampung.
"Semestinya, pemerintah memprioritaskan pembangunan pabrik vaksin Merah Putih, bukan malah mempromosikan pabrik vaksin dari China," tegas Mulyanto, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Rabu, 25 Agustus 2021.
Baca Juga: DPR Sahkan UU Perdagangan Elektronik ASEAN, Nevi: Ini Peluang dan Tantangan UMKM yang Makin Besar
Kebijakan ini, lanjut Mulyanto, bersifat kontra produktif karena para ahli Indonesia saat ini sudah mampu memproduksi vaksin Covid-19 tersebut.
Terlebih lagi, Komisi VII DPR RI terima laporan dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahwa riset vaksin Merah Putih berbasis platform inactivated virus tengah dilakukan uji praklinis (clinical lots) dan akan dilanjutkan dengan uji klinis fase 1-3.
Emergency Use Authority (EUA) untuk vaksin yang dipelopori Universitas Airlangga (Unair) ini diperkirakan akan dikeluarkan BPOM pada Maret 2022. Dilaporkan juga bahwa saat ini BPOM tengah melakukan uji praklinis vaksin Merah Putih.
Selanjutnya, vaksin Merah Putih dapat diproduksi massal bekerja sama dengan PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia.
Baca Juga: Impor Pangan Masih Marak Meski Sudah Ada Food Estate, DPR: Pemerintah Harus Evaluasi Food Estate
Dalam Konsorsium Riset Covid-19 yang dikoordinasikan BRIN, sambung Mulyanto, ada 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.
