Network
JURNAL SOREANG - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menilai, sistem penganggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum proporsional.
Hal tersebut disampaikan Johan pada saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Agustus 2021.
Johan menjelaskan, sistem penganggaran KKP belum proporsional karena tidak menunjang sektor kelautan perikanan dari hulu sampai ke hilir.
Baca Juga: Kok Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Sangat Kecil? DPR: Hanya 1 Persen dari APBN
"Saya melihat saat ini ada paradoks atau ketidaksinkronan jumlah anggaran sektor hulu yang meliputi perikanan tangkap dan budi daya yang mencapai Rp1,9 triliun, namun dari sektor hilir yakni daya saing perikanan hanya dianggarkan sekitar Rp384 miliar," ujar Johan, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Senin, 23 Agustus 2021.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut ungkap, dampak sistem anggaran seperti ini berpengaruh pada daya saing komoditas ekspor yang lemah, meskipun volume ekspornya tinggi.
"Sehingga mempengaruhi nilai ekspor produk perikanan kita lebih rendah dibanding negara lain yang volumenya lebih sedikit," tambah Johan.
Selain itu, ia juga menyinggung besaran anggaran KKP yang tidak lebih dari 1 persen APBN, dinilai sangat kecil dibandingkan potensi kelautan dan perikanan nasional yang begitu besar.
"Maka, dukungan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana kepada nelayan menjadi tidak optimal dan negara kita termasuk paling lemah dalam pemberian bantuan sarpras (sarana prasarana) kepada nelayan dibanding negara ASEAN lainnya," sesalnya.
