Network
"Dibutuhkan ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif, yang memotivasi masyarakat, tanpa harus menanggalkan independensi dan obyektifitas yang dimiliki," tegasnya.
Mahfud juga mengemukakan, informasi yang beredar di publik dalam kondisi pandemi saat ini semakin mengkhawatirkan dimana informasi palsu atau hoax merajalela, terutama di media sosial.
Sebagian besar sudah dilakukan take down, tapi hoax terus tumbuh dan muncul setiap hari semakin banyak. Akibatnya, masyarakat yang menjadi korban.
"Nah pada titik ini, peran teman-teman media sangat dibutuhkan untuk mengimbangi dengan berita-berita yang kredibel dan mencerahkan publik. Jangan sampai justru tergoda untuk ikut membuat angle atau judul berita yang sensasional menyerupai hoax di media sosial," ujarnya.
Mahfud memaparkan bahwa yang membedakan antara media sosial yang menjadi tempat berkembangnya hoax dan media mainstream adalah pada standar kualitas konten, baik dari sisi akurasi maupun aspek etik atau moral konten yang disebarkan.
Baca Juga: Langgar Kebebasan Pers! PWI Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis Di Surabaya, Usut Tuntas Pelakunya
"Proses yang berjenjang di ruang redaksi, dari reporter ke redaktur dan hingga pemred adalah jaminan kualitas dan akurasi sehingga beritanya bisa dipertanggungjawabkan," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh sependapat dengan pernyataan Mahfud. Nuh mengungkapkan, ada hal yang belum selesai kaitannya dengan problem pers, yaitu meningkatkan kualitas dan profesionalitas para jurnalis, serta meningkatkan kemerdekaan pers.
"Oleh sebab itu, pertemuan terakhir dengan Menko Polhukam beberapa bulan lalu, saya kira sangat menarik untuk kita gagas dan tindaklanjuti. Ada pelatihan-pelatihan bersama antara Kemenko Polhukam dengan Dewan Pers," ujar Muhammad Nuh.
