Network
JURNAL SOREANG - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan mengenai penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan berlangsung mulai 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 di Pulau Jawa-Bali guna menekan penyebaran Covid-19.
Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi PPKM Darurat, khususnya di Pondok Pesantren (Ponpes).
"Pesantren harus digencarkan sosialisasi PPKM Darurat karena mereka sangat rentan. Jelaskan poin-poinnya dengan detail, utamanya protokol kesehatan," kata Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id yang diunggah pada Sabtu, 3 Juli 2021.
Baca Juga: Gelontorkan Triliunan Anggaran, Pemerintah Dukung PPKM Darurat, Masyarakat akan Peroleh BST
Di samping itu, ia juga mendesak peningkatan pelaksanaan vaksinasi di Ponpes, terutama bagi para kiai, nyai, dan guru. Permintaan tersebut berangkat dari keprihatinan Gus Muhaimin atas kabar duka wafatnya kiai dan nyai dalam waktu yang berdekatan.
"Hampir setiap hari saya dengar kabar duka panutan kita, para kiai kita, banyak yang meninggal dunia dalam waktu berdekatan. Karena itu saya minta vaksinasi untuk mereka ditingkatkan," tuturnya.
Walaupun tidak serta merta bisa disimpulkan akibat Covid-19, ia beranggapan kasus meninggalnya para kiai dan nyai dalam rentang waktu yang hampir bersamaan patut diwaspadai sebagai imbas dari pandemi ini.
"Apalagi sekarang banyak varian baru yang disebut lebih cepat menular. Jadi walaupun tidak semua kiai yang meninggal dunia terkonfirmasi Covid, tapi melihat seringnya kasus itu di waktu berdekatan ya patut kita waspadai," tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sebagai salah satu bentuk ikhtiar, Gus Muhaimin menilai vaksinasi dapat mencegah ketimbang harus mengobati akibat kadung banyak korban yang berjatuhan.
Apalagi, sambungnya, para kiai dan nyai adalah sosok sentral di Ponpes yang dibutuhkan peranannya dalam mendidik santri, sehingga cakupan vaksinasi di Ponpes harus segera ditingkatkan.
"Buat kampanye dan sosialisasi secara terus-menerus tentang pandemi ini di pesantren. Dan kalau perlu, lakukan penyekatan dan pengetatan mobilisasi di pesantren secepatnya," tegas legislator dapil Jawa Timur VIII tersebut.
Lebih lanjut Gus Muhaimin, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI, mengungkapkan resiko apabila pemerintah mengabaikan kesehatan para penghuni Ponpes di tengah lonjakan Covid-19 yang masih belum bisa dikendalikan ini.
Baca Juga: PPKM Darurat, Pemerintah akan Salurkan Sembako dan BLT di Pekan Kedua Juli
"Kalau diabaikan, bukan tidak mungkin jumlah korban Covid-19 di pesantren bisa semakin bertambah," sambungnya.
Di samping sosialisasi dan vaksinasi, Gus Muhaimin juga mengimbau para wali santri dan warga sementara waktu untuk tidak berkunjung ke pesantren. Bagi santri yang keluar dan ingin kembali, harus di-screening ketat sebelum mereka masuk ke dalam pesantren.
"Potensi penyebaran di pondok pesantren yang tinggi karena yang dari luar kota banyak. Kalau tidak di-screening, kalau ada yang positif, kan beresiko nanti bisa masuk karantina lagi," imbuh Gus Muhaimin.***
