Ini Hasil Konsultasi Menteri BUMN dan Menkes dengan KPK Soal Pengadaan Vaksin Rp60 Triliun

- 8 Januari 2021, 22:16 WIB
Vaksin corona
Vaksin corona /

JURNAL SOREANG - Agar percepatan penanganan pandemi Covid-19 terlaksana, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalokasikan anggaran Rp60 triliun untuk pengadaan vaksin.

Demi mendapat masukan terkait pengadaan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, hasil dari pertemuan pihaknya dengan kedua menteri tersebut, KPK menyetujui satu model unik pengadaan vaksin Covid-19.

Baca Juga: MUI: Vaksin Sinovac Suci dan Halal, Fatwa Utuh Tunggu Keputusan BPOM

"Pengadaan vaksin ini unik, kami di tim kecil sepakat sudah ada payungnya dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa), jadi ini bukan pengadaan model biasa dan untuk distribusi ke depan juga sudah identifikasi risiko-risiko serta siapa yang kita ajak untuk memperkecil risiko ini," kata Pahala Nainggolan dilansir ANTARA, Jumat 8 Januari 2021.

Pahala menyampaikan hal tersebut seusai pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dua Pimpinan KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan serta sejumlah pejabat terkait lain seperti Irjen Kemenkes Murti Utami dan Dirut Bio Farma Honesti Basyir.

Berdasarkan Perpres 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin disebutkan pelaksanaan dilakukan PT Bio Farma (Persero) dan dapat melibatkan anak perusahaan yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk dengan kontrak tahun jamak.

Baca Juga: 9 Ruas Jalan di Kota Semarang Ini Akan ditutup dari 11-25 Januari 2021, Ini Daftarnya

"Ini penugasan ke BUMN bukan model kontrak biasa, anggarannya per tahun tapi dari awal sudah disarankan susah kalau penunjukkan langsung atau tender, jadi mekanisme pengawasannya di awal BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) mengaudit jadi estimasi harga dari depan setelah realisasi semua pos diaudit dilakukan jadi tahu berapa yang dibayarkan ke Bio Farma," jelasnya.

Halaman:

Editor: Handri

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x