Network
JURNAL SOREANG - Para menteri luar negeri ASEAN mengutuk kekerasan di Myanmar dan menegaskan kembali dukungan untuk rencana perdamaian junta yang terabaikan, sementara blok yang terpecah itu berjuang menemukan persatuan untuk mengatasi krisis yang berlarut-larut.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer Myanmar melakukan kudeta yang menggulingkan pemerintah yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, yang memicu bentrokan kekerasan saat rakyat Myanmar bangkit melawan militer.
Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama kemarin malam, pada 13 2023, setelah pertemuan dua hari menteri yang melihat perselisihan tentang isinya.
Baca Juga: Info Kesehatan! Suka Jajan Junk Food Ternyata Menyebabkan Berbagai Penyakit
Negara-negara anggota ASEAN mengatakan rencana lima poin yang disepakati dengan junta Myanmar dua tahun lalu, yang gagal dilaksanakan, tetap menjadi harapan terbaik blok tersebut untuk menyelesaikan krisis.
“Kami menegaskan kembali sikap bersatu bahwa konsensus lima poin tetap menjadi acuan utama kami untuk menangani krisis politik di Myanmar.
“Kami mengutuk keras aksi terorisme termasuk serangan udara, tembakan artileri, dan penghancuran fasilitas publik.
"Kami juga mendesak semua pihak yang terlibat, terlepas dari siapa, untuk segera mengambil tindakan nyata guna menghentikan kekerasan dan mengutuk setiap eskalasi," menurut pernyataan bersama ASEAN setelah pertemuan tersebut.
Baca Juga: PBB Mengatakan AIDS Dapat Berakhir Pada Tahun 2030 Tapi Ada Syarat, Berikut Penjelasannya
Ia meminta semua pihak dalam konflik Myanmar untuk 'menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengiriman bantuan kemanusiaan dan dialog nasional yang inklusif'.
Ketua pertemuan ASEAN kali ini, Indonesia, menyerukan agar segera dikoordinasikan formulasi politik untuk mengakhiri krisis di Myanmar, setelah lebih dari dua tahun gagasan 10 anggota masih gagal mencapai solusi.
Seorang diplomat Asia Tenggara yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan penundaan itu karena mereka berusaha memilih 'bahasa' terbaik untuk memastikan semua pihak yang terlibat bisa menerimanya.
Draf awal yang dilihat oleh AFP menunjukkan bagian tentang Myanmar dibiarkan kosong.
Baca Juga: Berbahaya! Pemanis Buatan Dapat Memicu Kanker, WHO: Aspartam Mungkin Bersifat Karsinogenik
Diplomat itu mengatakan beberapa negara menginginkan keterlibatan kembali junta, sementara yang lain menginginkan rencana lima poin yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dan memperbarui pembicaraan harus tetap menjadi dasar untuk keterlibatan kembali.
“Ini menegaskan perpecahan yang mendalam di ASEAN tentang masalah Myanmar,” katanya.
Namun, Thailand mengambil pendekatan berbeda dengan bertemu langsung dengan Myanmar melalui pembicaraan informal di Bangkok bulan lalu.
Diplomat top Thailand, Don Pramudwinai, mengatakan dia telah bertemu dengan Suu Kyi Minggu lalu dan dia dalam kondisi baik.
Baca Juga: Pemkab Bandung Siap Lanjutkan Revitalisasi Pasar Banjaran Setelah Dapat 'Kekuatan Baru'
Dari hasil pertemuan tersebut, Don menjelaskan bahwa setelah dua tahun kudeta militer, tidak banyak yang berubah, oleh karena itu harus ada pelibatan kembali Myanmar dalam setiap perundingan tingkat ASEAN.
Menurut para analis, inisiatif Thailand menjelang krisis adalah 'mengurangi' upaya ASEAN dan memindahkan pusat perundingan ke Bangkok selain mengemban tugas Indonesia sebagai ketua ASEAN.
Namun, Indonesia menegaskan bahwa upaya lain harus mendukung rencana perdamaian lima poin ASEAN yang ada.
Baca Juga: Ada Destinasi Wisata Baru yang Kini Viral di Kota Soreang, Victory Waterpark, Berapa Tarifnya?
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan Jakarta memilih 'diplomasi diam-diam' dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik dan selama tujuh bulan sebagai ketua ASEAN, telah mengadakan lebih dari 110 perundingan mengenai Myanmar.***
