Network
JURNAL SOREANG- Nelayan Indonesia terperangkap menjadi miskin selamanya karena kepemilikan kapal yang kecil.
Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, hingga saat ini penguasaan kapal besar dengan 30 GT (Gross Tonnage) hanya dimiliki segelintir pelaku usaha perikanan.
"Sekitar 95% kapal berbendera Indonesia yang bekerja mencari ikan di laut dalam usaha perikanan tangkap hanya berkekuatan tidak sampai 30 GT," kata Andi dalam pernyataannya, Jumat, 9 Oktober 2020.
Dia menilai pemerintah selama ini terlalu asyik berfokus pada pembinaan nelayan kecil yang di mayoritas bekerja dengan kapal berkekuatan 5 GT.
Baca Juga: Usai Bersurat ke DPR RI, Ini Kata Bupati Bandung Dadang M. Naser Soal UU Omnibus Law CIpta Kerja
"Saya memahami memang pada kenyataannya, hingga saat ini mayoritas nelayan kita nelayan kecil.Demikian pula dengan organisasi nelayan juga dengan manajemen kelompok sangat minim yang mampu berkolaborasi mengelola kapal besar," katanya.
Dominasi kapal berukuran kecil lima Gross Tonnage ke bawah masih membayangi nelayan kita. Sehingga fokus pembangunan dan bantuan nelayan kecil cenderung lebih besar kepada kapal kecil.
"Termasukpembinaan nelayannya juga masih skala kecil. Ini yang membuat industri perikanan dalam negeri kita tertinggal dari negara lain meskipun potensi alam laut negara kita sangat kaya", jelas Akmal.
Baca Juga: Tips Merawat Aglonema (Sri Rejeki) agar Tetap Mantul
Saat ini ikan-ikan kita di pinggiran atau pantai sudah mulai sulit di dapat. Harus melaju semakin ke tengah samudera untuk mendapat ikan.
"Bila kondisi nelayan tidak berbekal infrastruktur alat penangkap ikan yang memadai, ikan-ikan yang menjadi hak negara kita dikuras oleh negara lain yang memiliki kapal yang lebih memadai dan canggih," ujarnya.
Peraturan perundangan yang ada saat ini, menurut Akmal, menuntut nelayan-nelayan kita berskala menengah untuk bersaing dengan negara luar dan bersaing dengan alam yang sudah mulai sulit menyediakan ikan di dekat daratan.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Masih Rapuh Akibat Masalah Krusial yang Menahun Ini
"Pemerintah ke depannya harus mulai intensif dalam pembinaan masyarakat nelayan menuju nelayan berskala menengah. Mulai dari pendampingan SDM, kemudahan dalam permodalan misal KUR untuk nelayan, hingga produksi kapal skala minimal 30 GT," saran legislator asal Sulawesi Selatan ini.***
