Network
JURNAL SOREANG - Viralnya kasus investasi bodong saat ini di Indonesia menjadi kecemasan tersendiri diantara publik.
Kasus yang banyak menjerat korban ini menjadi perbincangan dan pemberitaan di media saat ini, khususnya yang paling disorot adalah kasus binary option.
Publik dibuat terkejut dengan banyaknya korban dan jumlah kerugian yang fantastis dengan nominal ratusan miliar hingga triliunan.
Hal ini mengundang tanda tanya dari publik dengan mempertanyakan sejauh mana peran pemerintah dalam penanganan kasus ini.
Banyak yang beranggapan bahwa pemerintaj terkesan tutup mata akan kejadian ini, ada juga yang beranggapan bahwa pemerintah dianggao lamban mengantisipasi kejadian seperti ini.
Menurut Pakar Investasi dan perbankan Roy Shakti mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini perlu dilindungi oleh pemerintah.
Baca Juga: Mirip Tomorrow, Drama Ini Sama-sama Bercerita Tentang Malaikat Maut Loh! Intip Ulasannya
Termasuk dari penipuan investasi bodong seperti saat ini, dia mengatakan tidak adanya edukasi pemerintah membuat literasi masyarakat semakin rendah.
Membuat inovasi yang begitu pesat menjadikan oknum penjahat digital dengan leluasa melancarkan aksinya karena regulasi yang tidak bisa membentuk percepatan inovasi digital.
Namun semenjak viral, hal ini menjadi salah satu masalah yang diperhatikan dan dianggap serius oleh pemerintah.
Salah satu bukti nyata diperlihatkan oleh Kemenkominfo yang bergerak cepat dalam menangani kasus ini sesuai kapasitasnya.
Baca Juga: Bikin Ngakak, Deddy Corbuzier Ingin Pinjam Mobil untuk Pamer, Rudy Salim: Jadi Afiliator Dulu
Kementerian Komunikasi dan informatika telah melakukan takedown terhadap ribuan akses website atau konten investasi ilegal.
Tak terkecuali konten-konten binary option yang sangat marak di youtube yang dilakukan oleh para afiliator binary option.
Namun ada juga afiliator yang emmang sudah sengaja menghapus video yersebut karena tidak ingin terjerat kasus seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan langkah pemutusan akses atas website dan takedown terhadap konten itu telah dilakukan bertahap dengan menyasar konten hasil rekomendasi dari beberapa pihak.
Baca Juga: Intip Formasi dan Taktik Tim-Tim Unggulan Piala Dunia 2022, Mana yang Lebih Gacor?
Dirinya menambahkan bahwa konten yang masuk dalam kategori yang di take down adalah konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan sepanjang periode 2016 sampai 2022.
"Antara lain pada kategori pialang berjangka ilegal telah dilakukan takedown sebanyak 967 konten. Pada kategori investasi ilegal telah dilakukan takedown sebanyak 867 konten," ungkapnya.
"Pada kategori forex ilegal foreign exchange ilegal telah dilakukan takedown sebanyak 1.167 konten. Kategori binary option seperti Binomo, telah di-takedown sebanyak 215 konten," ungkap Johnny dalam raker bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa 22 Maret 2022.
Baca Juga: Intip Formasi dan Taktik Tim-Tim Unggulan Piala Dunia 2022, Mana yang Lebih Gacor?
Johnny mengatakan pemutusan akses itu dilakukan berdasarkan rekomendasi dari berbagai kementerian dan lembaga keuangan.
"Pelaksanaan pemutusan akses oleh Kominfo yang kami lakukan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Lembaga yang memiliki otoritas seperti otoritas jasa keuangan dan Bappebti," ujarnya.
Johnny mengatakan akan terus melakukan penghapusan konten secara bertahap dengan memantau beberapa situs yang masih beroperasi.
Dirinya juga akan memberdayakan timnya untuk mengupayakan literasi digital pada masyarakat demi kesadaran mereka dalam berinvestasi di ruang digital.***
