Network
JURNAL SOREANG - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan pembelian aset-aset mewah berupa kendaraan, rumah, perhiasan, dan lainnya oleh salah satu pihak yang dikenal dengan julukan Crazy Rich.
Padahal, oknum Crazy Rich itu seharusnya wajib melaporkan terkait Penyediaan Barang dan Jasa (PBJ).
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU-PT). Penyedia Barang dan Jasa atau lainnya (PBJ) merupakan pihak pelapor dan wajib menyampaikan laporan transaksi kepada PPATK.
Baca Juga: Simak! Berikut Film Karya Matt Reeves yang Tak Kalah Bagus Dari The Batman
PPATK menduga penipuan dan pencucian uang terkait investasi ilegal oleh crazy rich ini memang dilakukan.
Dugaan itu berasal dari deteksi aliran dana dari investasi bodong yang dijalani dan kepemilikan berbagai barang mewah yang ternyata belum semuanya dilaporkan dimana mereka membeli barang tersebut.
Hal tersebut diketahui setelah PPATK menganalisis terhadap dugaan adanya penipuan dan pencucian uang dalam kasus investasi ilegal.
“Mereka yang kerap dijuluki Crazy Rich ini patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari investasi bodong dengan skema Ponzi,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangannya, Minggu 6 Maret 2022.
Baca Juga: Mengenal Sosok Nodiewakgenk Mantan Afiliator Binary Option, Inilah Profil dan Biodatanya
