Polemik Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Angota DPR Anggarannya Lebih Baik Dipakai Bantu Daerah Rawan Pangan

- 5 Agustus 2021, 10:13 WIB
Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang kini berwarna merah putih. Anggota DPR menilai lebih baik dananya buat penanganan hal mendesak. /Foto: Instagram/ @adhimas_aviation/
Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang kini berwarna merah putih. Anggota DPR menilai lebih baik dananya buat penanganan hal mendesak. /Foto: Instagram/ @adhimas_aviation/ /

Demikian juga dengan Anggaran Belanja Tambahan (ABT)  2021 juga mengalami pemotongan anggaran. Bahkan pagu indikatif 2022 dilakukan pengurangan sangat besar dibanding tahun ini.

"Saya sangat sesalkan kebijakan pengurangan anggaran sektor pangan dan Pertanian secara umum pada masa pandemi ini dimana petani kita sangat membutuhkan support dana dari APBN demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis Pertanian," urai Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini secara tegas menyatakan daripada menghabiskan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk pengecatan pesawat, jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menambah anggaran membantu daerah rawan pangan di Indonesia.

Baca Juga: Krisis Pangan Korea Utara Memburuk, Harga Sebungkus Teh dan Kopi Rp 1,5 Juta Rupiah

Menurutnya pemerintah harus sadar bahwa saat ini terdapat 26 kota/kabjpaten dalam status sangat rentan rawan pangan dan 20 kota/kabupaten dalam status rentan rawan pangan serta 30 kota/kabupaten dalam kondisi agak rentan rawan pangan.

"Jadi totalnya terdapat 76 kota/kabupaten yang harus segera mendapat Tindakan khusus agar memiliki ketahanan pangan yang cukup baik," tutur Johan.

Ketua DPP PKS ini menyarankan pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran kepada hal-hal yang lebih prioritas dan tidak hanya mementingkan symbol dan seremonial.

Baca Juga: Stok Bahan Pangan di Kota Bandung Aman, DKPP Awasi Terus Lonjakan Harga di Pasaran

"Karena persoalan riil dari rakyat kita saat ini sangat banyak terutama urusan pangan. Saya minta pemerintah lebih fokus menangani penyebab utama dari banyaknya kabupaten yang rentan pangan," katanya.

Dia.mendesak pemerintah serta segera tambah alokasi anggaran untuk meningkatkan rasio konsumsi normative terhadap ketersediaan pangan."Sekaligus menurunkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan,"  demikian tutup Johan Rosihan.***

Halaman:

Editor: Sarnapi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x