Network
"Dari yang mulanya berbasis input menjadi subsidi output demi menekan risiko anjloknya harga produk pertanian pada masa panen yang bisa merugikan petani. Ini bisa saja di uji pada satu wilayah kabupaten sentra penghasil produk pertanian, sehingga risiko yang ditimbulkan bila meleset tidak terlalu besar," katanya.
Akmal yakin, pengalihan subsidi ini semakin mendorong peningkatan produk pertanian, menghilangkan dampak penyelewengan karena efektifitas anggaran subsidi yang tepat sasaran.
"Tentu kebijakan ini mesti dapat menjadi alternatif menggantikan subsidi pupuk yang angkanya selalu di atas angka APBN Kementerian pertanian itu sendiri," katanya.
Akmal menambahkan, Anggaran kementerian Pertanian sejak tahun 2015 terus menurun, dari Rp 32.72 triliun, di tahun 2016 menjadi Rp 27.72 triliun, tahun 2017 Rp 24.23 triliun, tahun 2018 Rp 23. 90 triliun, tahun 2019 Rp 21.71 triliun, tahun 2020 Rp 21,05 triliun, tahun 2021 Rp 15,51 triliun, dan kini pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp 14,51 triliun.
"Terus turunnya anggaran kementerian pertanian, juga di ikuti turunnya subsidi pupuk meskipun angka subsidi pupuk terus lebih tinggi dari APBN Kementan," katanya.
Baca Juga: Jalin Kerjasama dengan Dua Perusahaan Pupuk, Bupati Bandung Optimistis Bisa Mengatasi Keluhan Petani
Ia menyarankan, mesti ada solusi yang tepat dimana stiap tahun gelontoran uang negara untuk pupuk subsidi lebih tepat dan tujuan utama tercapai yakni swasembada pangan.
"Pupuk yang di produksi PIHC seperti sekarang sangat mahal. Sebab utamanya adalah dalam memproduksinya, sangat bergantung pada gas sebagai bahan baku yang mahal. Di samping itu, gas ini kan barang yang tidak dapat terus ada, yang lama-lama akan habis," katanya.
Sampai saat ini, PIHC belum mampu menjawab tantangan ini, sehingga anggaran pupuk subsidi yang di alokasikan dari APBN puluhan triliun tiap tahun hanya menjawab kebutuhan 34% petani seluruh Indonesia.
