Network
JURNAL SOREANG- Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena menjadi ujung tombak ketahanan pangan di Indonesia.
Namun disayangkan alokasi anggaran pupuk dan pendistribusiannya tidak benar sehingga harus dibongkar akar masalahnya.
"Perhatian pemerintah terhadap pertanian salah satunya melalui pemberian pupuk bersubsidi kepada para pejuang pangan atau petani," kata anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet, kepada media, Selasa, 19 Januari 2021.
Baca Juga: DPR: Ada yang Salah dalam Penyaluran Bantuan Pupuk Subsidi, Setahun Capai Rp33 Triliun
Wakil rakyat asal Kabupaten dan Kota Sukabumi ini menambahkan, dalam pendistribusian dan pemanfaatan pupuk subsidi masih banyak menuai permasalahan.
"Anntara lain pupuk yang langka di pasaran, pupuk subsidi dibagikan di waktu yang tidak tepat dan tidak tepat sasaran. Demikian juga pembagian menggunakan kartu tani juga masih mempersulit petani sebab lagi kartu tani yang bermasalah," ujarnya.
Anggota F-PKS) yang juga ketua Poksi komisi IV DPR tersey menambahkan,drh Slamet mengatakan, pada tahun 2018 anggaran subsidi pupuk turun menjadi Rp28,5 triliun.
Baca Juga: Tegas, Jokowi: Ada yang Salah dan Tidak Benar dalam Kebijakan Subsidi Pupuk Rp33 triliun per Tahun
"Kemudian pada 2019 pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton dengan anggaran sebesar Rp29 triliun. Pada tahun 2020 alokasi pupuk subsidi 2020 menjadi 8,9 juta ton atau senilai Rp29,7 triliun," katanya.
