Network
JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin menyatakan, jelas ada yang tidak beres pada penyaluran pupuk subsidi yang 10 tahun terakhir mencapai Rp330 triliun.
Efektivitas pupuk subsidi ini harus dijawan Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait agar tidak terjadi masalah yang selalu berulang tiap tahunnya.
"Sebagai contoh pada tahun 2020 terjadi kelangkaan pupuk subsidi yang menimbulkan gejolak yang besar di tengah masyarakat petani. Alasan pemerintah penyebab pupuk subsidi langka karena pada tahun 2019 itu kita mendapatkan alokasi 8,8 juta ton, sedangkan tahun 2020 hanya dialokasikan 7,9 juta ton," ujar Akmal.
Baca Juga: Tegas, Jokowi: Ada yang Salah dan Tidak Benar dalam Kebijakan Subsidi Pupuk Rp33 triliun per Tahun
Jangan sampai isu besarnya pupuk subsidi, kata Andi Akmal, karena tidak benarnya dalam manajemen penyaluran dan pelaksanaannya.
"Kemudian dijadikan alasan pemangkasan alokasi pupuk subsidi. Berkurang 0,9 jt ton saja, petani di berbagai wilayah Indonesia mulai bergejolak. Yang perlu di tertibkan oleh pemerintah adalah, yakni orang-orang sebagai oknum yang selama ini mempermainkan pupuk subsidi dan mengeruk keuntungan secara pribadi," tutur Akmal.
Politisi PKS ini menyebutkan, tidak setiap tahun angka pupuk subsidi sampai Rp 33 triliun. Pada 2016, misalnya, anggaran subsidi pupuk mencapai Rp26,8 triliun.
Baca Juga: Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Naik, Ini Alasan Pemerintah
"Kemudian jumlahnya meningkat menjadi Rp31,3 triliun pada 2017, Rp33,6 triliun pada 2018 dan Rp34,30 triliun pada 2019," katanya.
