JURNAL SOREANG- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menuturkan fokus Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun 2022 nanti adalah memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.
Untuk itu, anggaran 2022 harus diprioritaskan untuk program-program konkret di tingkat tapak dan tidak boleh hanya mengulang pelaksanaan program di tahun sebelumnya.
"Saya berharap sektor LHK dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan membantu pemerataan ekonomi wilayah sesuai dengan potensinya, misalnya potensi pariwisata forestry dan lingkungan konservasi serta penguatan padat karya dan ketahanan pangan nasional," kata Johan setelah mengikuti Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan beserta jajarannya di Gedung Parlemen, Kamis 26 Agustus 2021.
Legislator Senayan ini Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera menyiapkan program konkret untuk meningkatkan industry pengolahan berbasis Pertanian, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi, serta memperbaiki proses pengurusan izin yang lebih memudahkan masyarakat untuk pengajuan hutan kemasyarakatan.
"Hal ini sangat penting dalam usaha peningkatan ekonomi nasional sebab realisasi selama ini per Agustus 2021masih sangat rendah, yakni hanya 1,06% untuk penguatan ekonomi pariwisata serta 26,12% untuk program padat karya,"ungkap Johan.
Politisi PKS ini menegaskan agar KLHK lebih mempersiapkan dan menata program-program bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran untuk masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan hutan serta program padat karya yang lebih luas menjangkau dan membantu kehidupan masyarakat kehutanan.
Baca Juga: Problem Pembabatan Bambu di hutan Wilayah Sukasari Purwakarta dilaporkan ke polisi
"Saya melihat rata-rata realisasi program cash for work dalam mendukung program padat karya berupa aliran dana kepada masyarakat baru terealisasi sekitar 33,42% selama tahun ini, jadi perlu penataan yang lebih serius," ujar Johan.
Johan juga menyoroti belum optimalnya realisasi anggaran KLHK per 23 Agustus 2021 sebesar 49,7% dan serapan anggaran BRG (Badan Restorasi Gambut) hanya sebesar 21,96%.
"Jika dilihat dari jenis belanja, maka persentase realisasi terbesar justeru berasal dari Belanja Pegawai," urainya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Mengamuk karena Hutan Bambu jadi Kebun Pisang
Atas situasi ini, Johan melihat perlu evaluasi total terhadap kinerja KLHK dalam menyerap anggaran pada masa pandemi ini.
"Seharusnya KLHK berperan optimal untuk memperkuat ketahanan pangan, bansos pada masyarakat kehutanan dan realisasi program padat karya yang sangat dinantikan oleh rakyat yang banyak mengalami PHK dan kemiskinan meningkat tajam pada masyarakat sekitar hutan," urai Johan, wakil rakyat dari dapil NTB ***