Network
JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin, meminta kepada pemerintah untuk lebih memberikan perhatian kepada kerusakan Mangrove di luar kawasan Hutan Wilayah Timur.
Hal itu dikatakan Andi Akmal dalam Rapat bersama antara komisi IV bersama Kepala Badan Restorasi Gambut dan Magrove yang sekaligus dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan Perikanan.
"Laju kerusakan mangrove di luar kawasan hutan wilayah timur Indonesia juga cukup tinggi terutama pada wilayah yang terdapat aktivitas tambang," kata Andi Akmal dalam pernyataannya, Jumat, 9 April 2021.
Sebagai contoh Kalimantan 11% kritis, Sulawesi 29% kritis, Bali NTB, NTT 32% kritis, Maluku dan malut 7,3% kritis dan papua 1,6% kritis. "Seharusnya sebarannya bisa lebih proporsional untuk membendung alih fungsi hutan mangrove," ujarnya.
Politisi FPKS ini mengingatkan, pada tahun 2021 KKP berencana melakukan penanaman mangrove secara regular pada 21 titik yang mayoritas dilaksanakan di wilayah barat Indonesia.
Baca Juga: Laut Indonesia Sangat Luas, tapi Perikanan Kalah dengan Vietnam, Ini Catatan DPR untuk Menteri Baru
Baca Juga: Indonesia Jadi Penyumbang Sampah Laut Terbesar Kedua di Dunia Capai 187,2 Juta Ton!
"Lalu KKP juga mendapatkan tambahan anggaran 43 M untuk penanaman mangrove yang kalau dilihat sebarannya masih terpusat di wilayah Jawa saja," katanya.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini berpendapat, pengelolaan hutan mangrove selain dipandang dari sisi ekologis, juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Pengelolaan hutan mangrove melalui penanaman kembali bisa menyerap tenaga kerja.
