JURNAL SOREANG- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyatakan, sistem penganggaran yang dibuat pemerintah belum proporsional untuk menunjang pengembangan sistem terpadu dari hulu sampai ke hilir.
Apalagi anggaran Krmenterian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga amat kecil yakni hanya 1.persen dari APBN.
"KKP harus segera membuat sistem anggaran proporsional yang mendukung sektor kelautan perikanan dari hulu sampai hilir," kata Johan dalam.pernyataannya, Selasa 24 Agustus 2021.
Dia melihat saat ini ada paradoks atau ketidaksinkronan jumlah anggaran sektor hulu yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya yang mencapai Rp1,9 Triliun.
"Namun dari sektor hilir yakni daya saing perikanan hanya dianggarkan sekitar Rp384 Miliar. Dengan sistem anggaran saat ini, dampaknya adalah daya saing komoditas ekspor kita lemah meskipun volume ekspornya tinggi. Nilai ekspor produk perikanan kita lebih rendah dibandingkan negara lain yang volumenya lebih sedikit," ujar Johan.
Politisi PKS ini menyesalkan dukungan anggaran yang diberikan pemerintah kepada KKP sangat kecil dibandingkan potensi kelautan dan perikanan nasional yang begitu besar.
Baca Juga: Anggota DPR Desak Pemerintah Prioritaskan Penyuluh Perikanan Bantu Jadi PNS
"Porsi anggaran KKP tidak lebih dari 1% dari APBN hingga dukungan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana kepada nelayan menjadi tidak optimal," katanya.
Indonesian termasuk paling lemah dalam pemberian bantuan sarpras (sarana prasarana) kepada nelayan dibanding negara ASEAN lainnya.
"Kami meminta Menteri Kelautan dan Perikanan agar memberikan skala prioritas dalam membangun sentra produksi ikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta perbaikan kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan," ujarnya.
Johan juga mempertanyakan seberapa besar porsi anggaran KKP 2022 yang digunakan untuk program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat.
"Kami juga meminta agar KKP melakukan efisiensi pada anggaran yang bersifat dukungan manajemen dan infrastruktur kantor," katanya.
Anggota Legislatif dari dapil NTB ini juga meminta penjelasan KKP tentang progres dari serapan peruntukan anggaran kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan/alat bantu tangkap ikan, bantuan premi asuransi nelayan dan asuransi untuk pembudidaya ikan skala kecil, serta revitalisasi garam rakyat.
Menurutnya, hal tersebut penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan kineja KKP dalam pelaksanaan program padat karya dan bantuan sarana prasarana (sarpras) kepada masyarakat nelayan, ucap Johan.
Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini juga mendesak pemerintah untuk memiliki keberpihakan pada petani garam nasional.
"Carajya dengan memasukkan komoditas Garam sebagai bahan pokok penting yang harganya harus dikendalikan oleh pemerintah," katanya.
Selain itu, Johan mengusulkan anggaran 2022 difokuskan untuk perbaikan industri pergaraman nasional dengan cara meningkatkan kualitas garam rakyat dan konsisten menekan impor garam industry, usul Johan.
Baca Juga: Alhamdulillah, Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 Jadi Rp14,1 Triliun
Untuk implementasi program, Ketua DPP PKS ini berharap KKP memprioritaskan pengadaan kapal tangkap ≥ 10GT untuk seluruh kelompok nelayan di Indonesia.
"Luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta KM2 dengan 2,7 KM2 merupakan zona ekonomi eksklusif. Kita mesti memperkuat fishing ground agar wilayah laut kita jangan diisi oleh kapal-kapal asing dengan membantu dan memberdayakan secara optimal keberadaan seluruh kelompok nelayan di Indonesia," tutur Johan Rosihan.***