JURNAL SOREANG- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan turut menyesalkan rencana pemerintah melakukan pengecatan pesawat kepresidenan di saat banyaknya kebijakan pemotongan anggaran pada masa pandemi ini.
Menurut Johan, pemerintah tidak sensitif saat ini di tengah keterbatasan anggaran untuk hal-hal yang tidak substansial seperti pengecatan pesawat kepresidenan.
"Padahal pemenuhan kebutuhan pangan juga membutuhkan anggaran. Pemerintah malah terus dilakukan pemotongan atau pengurangan anggaran dibanding tahun sebelumnya," ujar Johan dalam pernyataannya, Kamis, 5 Agustus 2021.
Baca Juga: DPR Geram Anggaran Sektor Pangan Dipotong Lagi, Anggaran KKP dan Kementan Kena Sunat
Politisi PKS ini mengkritik keras penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat kepresidenan karena sangat tidak realistis terhadap prioritas penggunaan anggaran pada masa pandemi yang sulit ini.
"Seharusnya pemerintah bisa memprioritaskan pengalokasian anggaran bidang Pertanian dan pangan untuk peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan nasional, hal ini jauh lebih substantial dibanding penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat," tegas Johan.
Selanjutnya legislator senayan dari dapil NTB ini merinci perkembangan anggaran tanaman pangan yang mengalami refocusing.
"Pada APBN 2021 sebesar Rp4,9 Triliun dan dilakukan refocusing sehingga berkurang drastis menjadi Rp3,2 Triliun," katanya.
Demikian juga dengan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2021 juga mengalami pemotongan anggaran. Bahkan pagu indikatif 2022 dilakukan pengurangan sangat besar dibanding tahun ini.
"Saya sangat sesalkan kebijakan pengurangan anggaran sektor pangan dan Pertanian secara umum pada masa pandemi ini dimana petani kita sangat membutuhkan support dana dari APBN demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis Pertanian," urai Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini secara tegas menyatakan daripada menghabiskan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk pengecatan pesawat, jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menambah anggaran membantu daerah rawan pangan di Indonesia.
Baca Juga: Krisis Pangan Korea Utara Memburuk, Harga Sebungkus Teh dan Kopi Rp 1,5 Juta Rupiah
Menurutnya pemerintah harus sadar bahwa saat ini terdapat 26 kota/kabjpaten dalam status sangat rentan rawan pangan dan 20 kota/kabupaten dalam status rentan rawan pangan serta 30 kota/kabupaten dalam kondisi agak rentan rawan pangan.
"Jadi totalnya terdapat 76 kota/kabupaten yang harus segera mendapat Tindakan khusus agar memiliki ketahanan pangan yang cukup baik," tutur Johan.
Ketua DPP PKS ini menyarankan pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran kepada hal-hal yang lebih prioritas dan tidak hanya mementingkan symbol dan seremonial.
Baca Juga: Stok Bahan Pangan di Kota Bandung Aman, DKPP Awasi Terus Lonjakan Harga di Pasaran
"Karena persoalan riil dari rakyat kita saat ini sangat banyak terutama urusan pangan. Saya minta pemerintah lebih fokus menangani penyebab utama dari banyaknya kabupaten yang rentan pangan," katanya.
Dia.mendesak pemerintah serta segera tambah alokasi anggaran untuk meningkatkan rasio konsumsi normative terhadap ketersediaan pangan."Sekaligus menurunkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan," demikian tutup Johan Rosihan.***