JURNAL SOREANG - rencana pemerintah dalam penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium bersubsidi mendapat perhatian serius dari DPD RI.
DPD RI mempertanyakan sudah sejauh mana pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat jika Tahun 2022 bahan bakar premium akan dihapus.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan pemerintah harus segera memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait rencana penghapusan Premium tersebut.
Karena saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, kata AA LaNyalla.
Dikutip dari Instagram resmi DPD RI, pada rapat Komisi VII DPR kemarin, dirinya mempertanyakan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk memberikan penjelasan apa rencana dan dampak baik buruknya jika premium dihapus.
Menurutnya, pemerintah selama ini BBM Premium sudah dikurangi disejumlah daerah seperti di Jawa, Madura, Bali ( Jamali) yang kemudian digantikannya dengan Pertalite bersubsidi, ucapnya
Baca Juga: Ridwan Kamil Mengaku Masih Berhubungan Baik dengan Anies Baswedan, Duet di Pilpres 2024?
Dirinya akan mendukung pemerintah jika penghapusan premium yang digantikan dengan BBM Ron 88 tersebut membawa dampak yang lebih baik demi perbaikan lingkungan.
Tentunya hal ini berkaitan dengan program langit biru pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jelasnya.
AA LaNyalla menambahkan, ada aturan baku yang mengatur mutu emisi gas buang kendaraan bermotor yaitu ada pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 20 Tahun 2017.
Artinya dalam uji emisi buang kendaraan itu
minimal 91 atau CN minimal 51.
Kendati demikian, jika premium dihapuskan maka dirinya meminta kepada pemerintah untuk memeberikan edukasi kepada masyarakat luas agar masyakarat tidak kaget dan resah, ***