Network
JURNAL SOREANG - Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), telah melakukan pertemuan konsultasi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) dan Direktur Keuangan Daerah dan BUMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Selasa, 26 September 2023.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa isu penting dibahas, termasuk aspirasi terkait kapasitas keuangan kepala daerah, rencana percepatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024, dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.
Direktur Jenderal Otda, Akmal Malik, menjelaskan bahwa pemerintah sedang membahas rencana percepatan pilkada. Pilkada yang awalnya dijadwalkan pada November 2024 akan dimajukan menjadi September 2024 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Baca Juga: Referensi Susunan Acara Maulid Nabi 2023, Lengkap dari Pembukaan Sampai Penutup, Begini Contohnya
Percepatan ini bertujuan agar kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak dapat mulai menjalankan tugasnya secara efektif pada bulan Januari 2025.
Dalam konsultasinya dengan Direktur Keuangan Daerah dan BUMD, Bupati Dadang Supriatna membahas masalah kapasitas keuangan kepala daerah yang rendah, yang dapat meningkatkan risiko pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang.
Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan aspirasi dari kepala daerah terkait pengembangan kapasitas keuangan kepala daerah untuk mengurangi potensi tindakan pelanggaran hukum, sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan efektif.
Baca Juga: Perpanjangan Masa Darurat Sampah: Instruksi Penanganan Tegas Penjabat Wali Kota Bandung
"Alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh Direktur Keuangan Daerah dan BUMD, pemerintah, khususnya Kemendagri, telah menyiapkan kebijakan dan aturan terkait pengembangan kapasitas keuangan kepala daerah. Semoga kebijakan ini segera dapat ditetapkan dalam waktu dekat," ungkapnya.
