Network
JURNAL SOREANG- Tak sedikit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang akhirnya bisa sukses, namun banyak pula mandek di tengah jalan.
Kuncinya adalah pembuatan kinerja keuangan yang baik sebagai kendali usaha desa.
Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unpad, Faoziah Ulfah Fatmawati, SE, MSi pada Seminar Edukasi Pengelolaan Keuangan dan Digital Marketing BUMDES dan TP PKK Tarumajaya, di Aula Desa Tarumaja, Kec. Kertasari, Kab. Bandung, Senin 23 Januari 2023.
Baca Juga: Ekonomi Desa Rancaekek Wetan Menggeliat Adanya BUMDES, tapi BUMDES Butuh Sentuhan Soal Ini
Menurut Faoziah, laporan keuangan akan menjadi alat untuk mengetahui kinerja Bumdes, alat rencana menyusun rencana kegiatan Bumdes, dan alat transparansi yang akhirnya akan menjadi alat kendali bagi usaha yang dikembangkan Bumdes.
Laporan keuangan BUMDES merupakan bagian dari tata kelola BUMDES yang keberadaannya secara legal disahkan undang-undang, antara lain UU No 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa.
Pembuatan laporan keuangan ini diberikan kepada para pengurus Bumdes, TP PKK, Penggerak Posyandu, Karang Taruna, organisasi kemasyarakatan lain yang ada di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertakasari yang merupakan bagian dari KKN FEB Unpad di desa tersebut.
Baca Juga: Kerap Dapat Dana Desa, tapi BUMDES Belum Berkembang, Ini Masalahnya
Kunci kedua adalah pemasaran dan promosi agar potensi desa diketahui masyarakat luas yang tidak terbatas ruang.
Marketing yang dilakukan secara digital, dapat dilakukan seluruh pemangku kepentingan desa, tidak hanya Kepala Desa dan petangkat organisasinua, tetapi juga seluruh organisasi masyarakat yang strategis dalam mempublikasikan desa.
Hal itu disampaikan Dr Eriyanti Nurmala Dewi, M.Ikom, dosen Ilmu Komunikasi yang juga pernah menjadi wartawan.
Menurutnya, banyak cara memasarkan desa dan yang paling murah dan mudah adalah dengan memanfaatkan berbagai media sosial seperti Youtube, IG, WA, FB, dll.
Semua platform itu bukan hanya mudah dalam mengoperasikannya tetapi dari segi biaya pun cukup terjangkau.
"Selama terkoneksi internet, siapapun dalam memposting apapun. Tentu dalam hal ini yang posting adalah informasi-informasi yang positif tentang desa," kata Eriyanti.
Untuk dapat memasarkan desa secara digital, netizen (masyarakat) dapat memposisikan dirinya sebagai produsen informasi. Artinya, netizen harus membuat perancangan informasi.
Mulai dari isi konten, waktu untuk memposting konten, maupun intensitas postingan. Dengan perencanaan konten seperti itu, digital marketing desa dengan menggunakan media sosial akan lebih berdampak pada audiens sasaran.
Pada kesempatan ini, Eriyanti juga menegaskan pentingnya etika dalam membuat isi konten. Kesalahan yang banyak dilakukan netizen pada saat membuat konten adalah tidak mengenal etika dalam tayangan informasi. Sehingga banyak informasi yang akhirnya menyesatkan.
Acara ini dibuka oleh Kepala Desa Tarumajaya Iksan Ahmed, SE dan dihadiri Direktur Bumdes Entep Sutiaman, SiP dan perwakilan organisasi desa.
Kades Iksan mengatakan, desa memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak antara lain perguruan tinggi dalam memajukan desa.
Desa dan BumdesTarumajaya kata Kades, termasuk desa yang sudah menjadi rujukan desa secara nasional.
Perwakilan desa dari Maluku Utara, Jambi, juga Merauke pernah mengadakan studi banding Bumdes ke Desa Tarumajaya.
Sebab Bumdes Desa Tarumajaya telah berhasil mengembangkan unit-unit usahanya, seperti pengelolaan air bersih, pengadaan jaringan internet untuk desa-desa sekitar, pengelolaan tujuan wisata, dll.
Bahkan, saat ini sedang mengembangkan program baru yaitu Program Tawadu, Program Tabungan Wajib 2.000 bagi seluruh warga dan penanaman pohon alpukat.
Dengan tabungan 2.000 ini, warga dapat melakukan simpan pinjam. Sedangkan untuk program penanaman pohon alpukat dikerjasamakan dengan pengelola DKM dan ormas keagamaan. Program ini selaras dengan kampanye penanaman pohon keras untuk resapan air.
"Jadi di Desa Tarumajaya, diberlakukan program untuk bayi yang lahir harus tanam 1 pohon, untuk pasangan yang menikah harus tanam 2 pohon, dan yang bercerai harus tanam 10. Program ini ada edukasi lingkungannya." Katanya.
Sedangkan untuk TP PKK dan Posyandu, pemerintah desa memberikan dana stimulan Rp 3 juta untuk setiap Posyandu. Tujuannya untuk memandirikan organisasi.
"Semua program ini perlu pelaporan keuangan yang baik dan mempublikasikannya. Kegiatan seminar sangat membantu kolaborasi, kami mendapat ilmu dan perguruan tinggi bisa memberikan pengabdiannya kepada masyarakat," pungkasnya. ***
