Network
"Saat itu, kami menerima keluhan masyarakat terkait dihentikannya layanan SKTM. Maka, komisi D menggelar rapat koordinasi dengan dinas terkait dan menanyakan atas dihentikan bukan dihapus," tuturnya.
Baca Juga: Tidak Lolos Seleksi Administrasi Calon PPPK Kemenag? Segera Lakukan Ini untuk Kesempatan Kedua!
Lebih lanjut Fahmi mengatakan, karena kabupaten Bandung sudah mendeglarasi terkait UHC, maka pemerintah berkewajiban untuk segera melaksanakan hal tersebut.
"Sesuai dengan Permendagri, dan Pemkab Bandung sudah melaunching maka harus segera memvalidasi data dan melaksanakan," katanya.
Selain segera melakukan validasi, Singkronisasi data dan SOP terkait UHC harus segera diterapkan di kabupaten Bandung sesuai dengan Pemendagri.
Baca Juga: Viral di TikTok! Apa Makna Lagu If You Know That I'm Lonely by FUR? Baca Selengkapnya
"Saya berharap, terkait UHC segera diterapkan agar tidak ada Doble anggaran dan hal itu sesuai dengan Permendagri 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023," pungkasnya.***
