Network
JURNAL SOREANG - Dadang Risdal Aziz Direktur Jamparing Institut pemerhati kebijakan pemerintah, menyoroti kegiatan Studi Banding sanitasi aman Dinas PUTR Kabupaten Bandung bersama seluruh kepala Desa (Kades).
Menurut Risdal sapaan akrab direktur Jamparing institut, pihaknya merasa miris disaat warga kurang mampu kebingungan dampak pemerintah kabupaten (Pemkab) Bandung menghentikan layanan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sejak 1 Januari 2023 lalu.
Sebab, atas kebijakan yang diputuskan tersebut, warga miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan tidak bisa menggunakan SKTM untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan di rumah sakit, puskesmas atau klinik.
Baca Juga: Persahabatan Internasional : Swedia Diprediksi akan Draw 1-1 Lawan Islandia
Dalih yang menjadi konsideran keputusan tersebut, kata Risdal, adalah capaian bahwa warga Kabupaten Bandung 96 % sudah tercover dalam jaminan Kesehatan baik yang mandiri maupun ketenagakerjaan.
Tetapi yang lebih mendasar lagi, lanjut Risdal, keputusan tersebut lebih pada penghematan anggaran Pemkab Bandung karena depisit.
Sementara itu, pada bulan September 2022 lalu, pemkab Bandung baru saja melaunching pelayanan SKTM online.
Baca Juga: Rajab 2023: Inilah 4 Keistimewaan Puasa Rajab, Segera Cek di Sini Selengkapnya!
“Jadi saya melihatnya keputusan ini diambil lebih kepada penghematan anggaran, kita tahu bahwa tahun 2023 ini setiap OPD, anggaran direfocusing," kata Risdal kepada Jurnal Soreang, Kamis 12 Januari 2023.
Hal itu, lanjut Risdal, karena pemkab Bandung mengalami defisit anggaran.
