Keluhan Langsung Direspons, Warga dan Pengguna Jalan Al-Fathu-Cipatik-Soreang, Apresiasi Kinerja Pemprov Jabar

- 23 April 2021, 09:58 WIB
Begini kondisi pertigaan jalan Al-Fathu, Soreang-Cipatik setelah diperbaiki pemerintah provinsi Jaba Barat melalui dinas terkait.
Begini kondisi pertigaan jalan Al-Fathu, Soreang-Cipatik setelah diperbaiki pemerintah provinsi Jaba Barat melalui dinas terkait. /Jurnal Soreang/Rustandi

JURNAL SOREANG - Warga Ibu kota Kabupaten Bandung, khususnya pengguna jalan yang sering melintas di pertigaan jalan Al-Fathu-Cipatik-Soreang mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas kinerja pemerintah.

Apresiasi disampaikan salah seorang warga Kecamatan Soreang, Dadang Juanda, menurutnya, sehari sebelumnya kondisi rusaknya jalan tersebut dipublis disalahsatu media online.

Esok harinya, kata Dadang, pekerja lapangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat langsung melakukan perbaikan.

Baca Juga: Dukung Pertanian di Tasik, PLN Sambung Listrik 105.000 VA Ke Perusahaan Penggilingan Padi

"Alhamdulillah, meski hanya ditutupi aspal sebagian, jalan ini sudah tidak berlubang kaya kemarin," kata Dadang saat ditemui di Soreang, Jumat 24 April 2021.

Dadang menjelaskan, karena rumahnya berada tidak jauh dari lokasi tersebut, maka, dirinya tau percis kondisi jalan itu.

"Ya tau, kalau lagi rusak gimana dan ketika musim hujan jalan tersebut digenangi air yang meluap dari saluran karena tidak kuat menampung debit air," jelasnya.

Dadang menegaskan, dirinya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah yang sigap menanggapi keluhan masyarakat.

Baca Juga: Kode Reedem FF Terbaru Jumat 23 April 2021, Segera Klaim Senjata dan Skin Gratis, Hadiah Terbatas!

"Harusnya jalan itu dibeton biar tidak cepat rusak. Selain kondisi jalan yang sering tergenang air saat musim hujan, jalan ini juga rame dilalui kendaraan karena akses keluar tol dan dekat dari kompek pemkab Bandung," katanya.

Dadang berharap, pemerintah Kabupaten Bandung melalui dinas terkait juga seharusnya bisa bergerak cepat, meski jalan tersebut berstatus provinsi atau nasional.

"Apapu statusnya, jalan ini berada di depan komplek pemkab Bandung. Seharusnya, jadi prioritas dalam perbaikan. Kondisinya akan mencerminkan jalan lain," tegasnya.

"Kalau jalan dekat pemkab saja sudah jelek, bagaimana kondisi yang ada di pinggiran. Ini akan berdampak pada kinerja pemkan Bandung itu sendiri," tambahnya.

Baca Juga: FPKS Setuju Adanya Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro, Serikat Pekerja Pegadaian Masih Menolak

Sebelumnya, Warga dan pengguna jalan di wilayah Ibu Kota Kabupaten Bandung, menyampaikan keluhan jalan yang dibiarkan rusak.

Salah satu Warga Kecamatan Soreang, mengatakan, saya merasa miris dan terharu. Diusia ke 380 tahun Kabupaten Bandung, masih banyak infrastruktur yang rusak.

Dan yang paling mengharukan, kata Wawan, jalan yang dibiarkan rusak tersebut berada di lingkungan komplek pemkab Bandung.

"Apa mungkin karena pandemi, banyak infrastruktur jalan di kawasan ibu kota, bahkan di depan komplek pusat pemkab Bandung dibiarkan rusak dan membahayakan," kata Wawan di Soreang, Rabu 21 April 2021.

Baca Juga: Meningkat, Pelajar Prancis yang Belajar Bahasa Indonesia, Belajar Daring pun Diserbu

Menurut Wawan, memang banyak program yang terhenti karena dampak pandemi. Namun, kalau sekedar pemeliharaan jalan rusak dan berlubang mungkin bisa.

"Soreang merupakan Ibu Kota Kabuoaten Bandung, namun masih banyak jalan utama yang lama dibiarkan rusak," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, ketua komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Yanto Setianto, mengatakan, keterlambatan pembangunan tahun anggaran 2021 memang terdampak pandemi Covid-19.

Menurutnya, beberapa anggaran di refocusing untuk pembiayaan tenaga medis dan vaksinasi covid-19.

Baca Juga: Top, Koperasi Peternak ICB Ekspor Domba ke Luar Negeri, Kini Gandeng BPR Kuningan

"Ya, salah satu anggaran yang terkena refocusing pembangunan, peningkatan dan perbaikan Infrastruktur khususnya program tahun 2020," kata Yanto saat dihubungi Jurnal Soreang.

Yanto menjelaskan, banyak faktor penghambat realisasi pembangunan diantaranya dampak pandemi covid-19 dan kekosongan jabatan bupati.

"Banyak faktor yang memperhambat terlaksananya program tahun 2021, diantaranya kekosongan jabatan bupati," jelasnya.

Oleh karena itu, kata Yanto, pembangunan di Kabupaten Bandung terhambat termasuk anggaran Dinas PUTR ataupun Disperkimtan.

Baca Juga: Terbukti Lakukan Penyerangan Disertai Kerusuhan di Mako Brimob Depok, PN Jaktim Vonis Hukum Mati Enam Teroris

"Memang kekosongan jabatan bupati, salahsatu penghambat terealisasinya anggaran tahun 2021," kata Yanto.***

Editor: Rustandi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x