Network
JURNAL SOREANG - Penundaan agenda Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kabupaten Bandung, yang direnacanakan pada 24 Desember 2020, lalu 5 Januari 2021 batal digelar karena situasi kondisional Partai.
Menanggapi hal tersebut, pengamat Politik dan Pemerintah Djamu Kertabudi mengatakan, penangguhan jadwal Musda Golkar Kabupaten Bandung sampai dua kali menandakan adanya problem di internal partai.
"Kalau agenda ditunda sampai dua kali, saya perkirakan ada problem di internal partai. Hal terlihat dari staetmen pengurus Jabar, yang memperlihatkan perbedaan sudut pandang," kata Djamu melalui rilis yang diterima di Soreang, Rabu 6 Januari 2021.
Baca Juga: Ingin Menjaga Marwah Partai, Ini Kriteria Calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung Pilihan AMPI
Menurut Djamu, dengan adanya perbedaan sudut pandang pengurus Jabar dan Kabupaten membuat kepenasaran publik. Bahkan bisa menjadi opini, kalau di internal partai menggambar ada konflik.
"Itulah opini publik yang membuat kepenasaran, ada apa sebenarnya dengan partai Golkar Kabupaten Bandung ?. Opini itu, menunjukkan iklimyang tidak kondusif," jelasnya.
Konflik keberpihakan, kata Djamu sebagai deskripsi perseturuan yang semakin menajam menjelang Musda, harus dinilai sebagai dialektika dan dinamisasi kader yang tidak bisa terhindarkan, bahkan dalam porsi sebagai "condicio sine quanon", dalam arti sesuatu kondisi yang memang seharusnya terjadi.
Baca Juga: Tingkatkan Gizi Warga dan Balita, BAZNAS dan PMI Kabupaten Bandung Salurkan Bantuan dari Perusahaan
"Padahal partai Golkar di Kabupaten Bandung memiliki sejarah yang luar biasa. Sudah setengah abad lamanya selalu dipapan atas, dan kepemimpinan daerah atau jabatan Bupati tidak pernah lepas dari genggamannya," tuturnya.
