Network
JURNAL SOREANG - Penundaan agenda pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kabupaten Bandung, yang rencana digelar 5 Januari 2021 tetapi batal dilaksanakan karena beberapa pertimbangan.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) DPD Kabupaten Bandung Dadang Risda Aziz mengatakan, sebagai sayap partai Golkar, pihaknya menyetujui hal tersebut. Karena, dengan adanya penundaan, akan memberikan peluang untuk koordinasi politik.
"Secara lembaga, saya setuju setuju saja. Dengan ditundanya pelaksanaan, akan memberikan pendidikan politik agar partai Golkar kedepan lebih maju dan lebih solid," jelas Dadang Risdal saat dihubungi, Selasa 6 Januari 2021.
Baca Juga: Tingkatkan Gizi Warga dan Balita, BAZNAS dan PMI Kabupaten Bandung Salurkan Bantuan dari Perusahaan
Menurutnya, untuk mendukung kemajuan dan menjaga kesolidan pengurus Golkar Kabupaten Bandung. Pihaknya, berharap dalam pelaksanaan musda nanti bisa menhasilkan ketua DPD secara aklamasi.
"Untuk menjaga kebesaran Golkar Kabupaten Bandung, saya berharap pemilihan ketua dihasilkan dari musywarah mupakat atau aklamasi. Hal itu, untuk menghindari perpecahan antar pengurus," jelasnya.
Saat disinggung terkait bursa calon ketua DPD, Risda sapaan akrab Sekjen AMPI mengatakan, pihaknya berharap ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung kedepan yang memiliki tujuan menjaga kebesaran, memajukan dan tetap menjaga kesolidan pengurus partai Golkar. Hal itu, sejalan dengan keinginan DPD Jabar dan DPP Partai Golkar.
Baca Juga: Liga 1 Belum Jelas, Jajaran Pelatih PERSIB Bebaskan Para Pemain
"Marwah kebesar Golkar harus tetap dijaga, melalui aksestabilitas ketua DPD terpilih nanti. Kalau sikap AMPI sudah diputuskan dalam rapat pleno harian lembaga," jelasnya.
