JURNAL SOREANG - Dadang Supriatna Bupati Bandung mengeluarkan beberapa kebijakan Prioritas, diantaranya santunan BPJS ketenagakerjaan.
Dari Periode Januari 2022 hingga Mei 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung sudah merealisasikan Rp10,5 miliar untuk santunan BPJS ketenagakerjaan dalam kasus kecelakaan dan kematian, para penerima insentif.
BPJS ketenagakerjaan menjadi salahsatu komponen kebijakan Kang DS sapaan akrab Bupati dalam pemberian insentif bagi guru ngaji, perangkat desa, honorer Pemda, Keagamaan BAZNAS dan Linmas.
Baca Juga: Kasus KDRT Pasutri di Depok Diambil Alih Polda Metro Jaya, Kenapa?
Menurutnya, pada kebijakan tersebut BPJS ketenagakerjaan menjadi komponen yang tidak terpisah bagi penerima insentif.
"Kebijakan ini, ditetapkan yang dilandasi oleh pemikiran Pak Bupati, bahwa para pengabdi masyarakat harus mendapatkan perhatian manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan tugasnya," kata Yosep Nugraha Kadiskominfo Kabupaten Bandung melalui keterang tertulis yang diterima Jurnal Soreang, Jumat 26 Mei 2023.
Yosep menjelaskan, Alokasi dana kepesertaan BPJS ketenagakerjaan tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, Tercatat mulai Januari hingga Mei 2023, telah direaliasikan santunan hingga mencapai lebih dari Rp10,5 miliar.
Baca Juga: Penanganan Kasus KDRT Pasutri di Depok Berstatus Hold, Polisi Jelaskan Maksud dan Tujuannya
Santunan sebesar itu, terdiri dari santunan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp10,2 miliar untuk 248 kasus dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 282 juta untuk 8 kasus.
"Kepesertaan yang santunannya di-cover oleh APBD dan sudah terealisasi, terdiri dari kalangan guru ngaji, honorer pemda, keagamaan Baznas, Linmas, perangkat desa, PKK, pengurus RT dan RW," akunya.
Yosep mengatakan, untuk santunan JKM, terbanyak dicairkan bagi kepesertaan Ketua RT dan RW untuk 90 peserta dengan nilai santunan Rp3,750 miliar.
Sementara santunan JKK, terbesar diserap untuk kepesertaan honorer pemda sebanyak 5 peserta dengan realisasi anggaran Rp163,2 juta.
Baca Juga: Dampak El Nino, 100 Hektar Hutan dan Lahan Gabut di Silaut Sumbar Terbakar
"Jadi, Program Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang disertakan dalam kebijakan insentif ini manfaatnya sangat dirasakan langsung oleh peserta," jelasnya.
Atas kepeduliannya terhadap perlindungan jaminan sosial, Bupati Bandung meraih penghargaan juara 1 Paritrana Award pada tahun 2021 lalu dari BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat.
Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) merupakan program pemerintah yang diinisiasi Kemenko PMK, Kemendagri, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang telah mendukung penuh implementasi program BPJS Ketenagakerjaan.
"Pak Bupati akan terus berkomitmen dalam melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan atau perlindungan jaminan sosial di wilayahnya," katanya.
Komitmen tersebut, Lanjut Yosep, dibuktikan dengan pemberian perlindungan atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para penyelenggara pemilu.
Hal tersebut, sebagai wujud kepedulian Bupati Bandung untuk melindungi setiap penyelenggara dalam melaksanakan tahapan pemilu 2024, yang juga termasuk kategori pekerja berisiko tinggi.
Yosep menegaskan, Bupati Bandung melihat pada penyelenggaraan pemilu lalu banyak petugas yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal saat mengawal jalannya pesta demokrasi tersebut.
Oleh karena itu, terjadi Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Bandung dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Bandung Lodaya dilakukan, Senin 22 Mei 2023.
Baca Juga: Usut Penipuan Tiket, Polisi Bakal Periksa 2 Saksi Lain dari Promotor Konser Coldplay
"Setelah adanya kerjasama ini, penyelenggara pemilu di Kabupaten Bandung bisa bekerja dengan baik, aman dan selamat, sehingga pemilu berjalan lancar dan sukses," pungkasnya.***