Keren! Beri Perlindungan Sosial Bagi RT dan RW, Pemkab Bandung Tandatangani PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan

25 Januari 2022, 14:22 WIB
Dadang Supriatna Bupati Bandung menyaksikan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) DPMD dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh perangkat desa, ldan ketua RT/RW se Kabupaten Bandung,Selasa 25 Januari 2022. /Rustandi /Jurnal Soreang

JURNAL SOREANG - Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan perangkat desa se Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung tandatangani perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS ketenagakerjaan.

PKS tersebut, dilakukan Pemkab Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang disaksikan langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna.

"Ada sekitar 21 ribu lebih, perangkat desa dan ketua RT/RW yang diberikan jaminan sosial  ketenagakerjaan," kata Dadang Supriatna Bupati Bandung usia melaksanakan PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan, Selasa 25 Januari 2022.

Baca Juga: Kaget Nikah: Bukan Cappadocia Inilah Kota yang akan Didatangi Juan Bersama Lalita Setelah Menikah

Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung menjelaskan tujuan daripada memberikan jaminan sosial tersebut untuk memberikan ketenangan kepada semua perangkat desa.

"Semoga dengan diberikannya jaminan sosial ketenagakerjaan, bisa memberikan ketenangan dan semangat mereka dalam melaksanakan tugas," jelasnya.

Menurut kang DS, selain memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada perangkat Desa dan seluruh ketua RT/RW, pihaknya juga akan memberikan jaminan bagi tenaga linmas.

"Kalau dihitung, mulai dari Guru ngaji, perangkat Desa dan RT/RW sudah 48 ribu sekian dicover pemkab Bandung," akunya.

Baca Juga: Potret Terbaru Pangeran Abdul Wakeel di Pernikahan Putri Fadzilah, Anak Raja Brunei

Kang DS menegaskan, dengan memberikan perhatian kepada ujung tombak pekerja pemerintah di lapangan bisa menjadi etos semangat kerja, agar lebih fokus dan optimal memberikan pelayanan.

"Optimis dengan adanya perhatian dari pemerintah, mereka akan fokus dalam bekerja dan optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Kang DS menegaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut diberikan untuk menjamin kejiwaannya selama menjalankan tugas di lapangan.

"Jaminan ini sesuai SK, jadi selama betugas kejiwaannya dijamin. Kalau selesai bertugas, secara otomatis berganti," tegasnya.

Baca Juga: Wow! Salah Satunya Milik Muhammed Bin Salman, Inilah Deretan Rumah Termahal di Dunia,

Hal tersebut juga disampaikan Dewi Mulya Sari, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Lodaya mengatakan, sejak tiga tahun lalu sudah terjalin kerjasama dengan pemkab Bandung.

"Alhamdulillah sesuai dengan komitmen pak bupati, ada 25.877 yang terdiri dari 4.200 RW 17 ribu RT dan juga kurang lebih sekitar 4 ribu perangkat desa sudah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan," katanya.

Sesuai komitmen, kata Dewi, Pemkab Bandung sejak awal Januari 2022 memberikan perlindungan sosial kepada seluruh perangkat Desa dan ketua RT dan RW.

"Makna dari PKS ini, untuk mengamankan segalanya dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan untuk melindungi kecelakaan kerja hingga kematian," jelasnya.

Baca Juga: Begini Peta Persaingan Menuju Final Piala Afrika 2022, Kamerun atau Senegal yang Lebih Diuntungkan?

Dewi menjelaskan, iuran yang diterapkan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan ketua RT dan RT adalah Rp16.800 perbulan.

"Kalau dibanding dengan harga satu bungkus rokok, besaran iuran BPJS ketenagakerjaan untuk dua perlindungan sangat jauh lebih murah," akunya.

Lebih lanjut Dewi mengatakan, dengan iuran tersebut, pihaknya akan memberikan perlindungan sosial dengan limit tidak terbatas ketika terjadi kecelakaan dalam pelayanan rumah sakit.

"Kalau terjadi kecelakaan kerja, semua peserta akan mendapat perlindungan sosial dengan limit pengobatan tidak terbatas," tuturnya.

Baca Juga: Inilah 5 Alasan Brunei Darussalam Menjadi Negara Tujuan BMI, Nomor 2 Pas Bagi yang Takut Naik Pesawat Terbang

Program tersebut, diinisiasi kabupaten Bandung khusus kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi guru ngaji pertama kali oleh kota/Kabupaten.

"Ya, Untuk kepesertaan guru ngaji yang sudah dicanangkan oleh bupati Bandung, baru pertama kali di tingkat kabupaten/kota. Kalau perangkat Desa sudah ada di daerah lain," katanya.

Sebagai Daerah yang pertama kali menginisiasi, Kata Dewi, Kabupaten Bandung dipastikan masuk kandidat penghargaan tertinggi BPJS ketenagakerjaan.

"Di jaminan sosial itu ada penghargaan tertinggi, namanya paripana award. Nah setiap tahun akan dipilih tujuh kandidat tingkat provinsi, Kabupaten Bandung tahun ini terpilih," tegasnya.

Baca Juga: Dari Debut Hingga Dipanggil Timnas Italia untuk Piala Dunia, Bagaimana Kedekatan Balotelli dan Mancini

Hal yang sama dikatakan Eva Zuryadi Kepala kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung  Soekarno Hatta, menurutnya, program yang sangat bagus dari Bupati Bandung.

"Ini adalah satu komitmen yang cukup bagus, pak Bupati terus meningkatkan kepesertaan dari non ASN, sebagai kepedulian beliau kepada para ketua RT dan RW," katanya.

Dengan terlaksananya PKS tersebut, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja pemkab Bandung dalam mendorong program jaminan sosial.

"Luar biasa, pak Bupati sangat mendukung program BPJS ketenagakerjaan dan sebagai bentuk kepedulian beliau kepada masyarakat khususnya perangkat desa dan seluruh ketua RT dan RW," pungkasnya.***

Editor: Rustandi

Tags

Terkini

Terpopuler