JURNAL SOREANG - Tim saber pungli Jawa Barat berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
Menanggapi hal tersebut, Dadang Risdal Aziz Ketua Jamparing institute/lembaga kajian kebijakan publik Kabupaten Bandung mengatakan, kejadian tersebut membuktikan ada masalah serius dalam jajaran birokrasi pemkab Bandung.
Menurut Ridal, sapaan akrab ketua Jamparing Institute, kejadian OTT di lingkungan Disdik Kabupaten Bandung tersebut terjadi untuk kesekian kalinya.
Baca Juga: OTT Dinilai Tidak Bikin Orang Jera, Menko Luhut Minta KPK Kedepankan Pencegahan Ketimbang Penindakan
"Ini sebuah bukti bahwa ada persoalan dan masalah serius dalam birokrasi di jajaran pemerintahan Kabupaten bandung," kata Risdal kepada Jurnal Soreang, Sabtu 17 Juli 2021.
"Bukan mustahil kejadian yang sama dengan motif berbeda, bisa terjadi di dinas-dinas lainnya," katanya.
Hal tersebut, kata Risdal, sangat disayang, sebab saat ini Bupati Bandung sedang giat mengimplementasikan program 99 hari kerja dibeberapa sektor.
"Kejadian tersebut, bisa mencedrai implementasi program 99 hari kerja pak Bupati Bandung," tuturnya.
Baca Juga: 1.552 Koruptor Kena OTT, KPK Berharap Perilaku Korupsi di Indonesia Semakin Menyusut
Padahal, jelas Risdal, Output 99 hari kerja program Bupati tersebut sudah beberapa program yang sudah terlihat capaianya yang signifikan.
"Oknum tersebut, bukannya ikut mensukseskan program 99 hari kerja. Malah menodai dengan tindakan yang tidak terfuji," jelasnya.
Risdal menambahkan, kejadian tersebut bisa menjadi sebuah tamparan yang cukup keras.
"Ini tamparan keras yang dilakukan oleh jajaran birokrasi yanh seharusnya bersinergi bahu membahu menunjukan kinerja terbaik demi kesuksesan program 99 hari kerja bupati," katanya.
Baca Juga: Sebut Hasil OTT Tak Seperti yang Diharapkan, Luhut Minta KPK Tidak Menjadi Alat Politik
Dengan adanya kejadian tersebut, Risdal berharap, Bupati segera mengambil langkah-langkah strategis.
"Pak Bupati harus bertidak tegas dan melakukan kordinasi sekaligus evaluasi yang terukur, terstruktur dan ketat kepada seluruh jajaran birokrasi. Sehingga kejadian yg sama tidak terjadi lagi," tegasnya.
Lebih lanjut Risdal mengatakan, menurut rumor bahwa hal tersebut diatas sebenarnya sudah biasa ada di jajaran birokrasi bahkan untuk di lingkungan Disdik sudah terjadi ke berapa kalinya.
"Pak Bupati harus menjadi orang pertama yang memberikan contoh dengan melaksanakan clear and good governance dan menegakan aturan dan disiplin yang tegas terhadap seluruh jajaran birokrasi dibawahnya," tegasnya.
Baca Juga: KPK Akan Ungkap Identistas Pejabat Kemensos Yang Kena OTT
Diberitakan sebelumnya, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat kembali mengamankan tiga oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung, dalam operasi tangkap tangan (OTT) 14 Juli 2021 lalu.
Ketiga pejabat tersebut adalah Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang SD Kecamatan Pangalengan, SJ dan pengawasnya EA, serta Korwil SD Kecamatan kertasari AD.
"Betul, telah terjadi dugaan pungli di lingkungan Disdik Kabupaten Bandung. Kami melakukan penyelidikan selama dua hari pada 13 Juli sampai akhirnya melakukan OTT pada 14 Juli," tutur Kepala Bidang Data informasi dan Publikasi Satgas Saber Pungli Jabar M Yudi Ahadiat, SH., saat dihubungi Sabtu 17 Juli 2021.
Yudi menambahkan, OTT tersebut terjadi di Gedung Sekretariat PGRI Kabupaten Bandung, di kawasan Katapang.
Baca Juga: Dugaan Kongkalingkong Bansos Penanganan COVID-19, KPK Giring Pejabat PPK Kemensos Saat OTT
Selain mengamankan tiga orang terduga, kata Yudi, pihaknya juga mengamankan barang bukti uang tunai sekitar Rp11,65 juta.***