Pemerintah Kota Tangerang Dukung Penuh Program Sekolah Penggerak, Ini Alasannya

- 5 September 2021, 22:13 WIB
kunjungan spesifik bidang pendidikan Komisi X DPR RI ke Kota Tangerang, Banten,
kunjungan spesifik bidang pendidikan Komisi X DPR RI ke Kota Tangerang, Banten, /Kemendikbud ristek/

JURNAL SOREANG- Program Sekolah Penggerak (PSP) jadi salah satu program prioritas dan strategi utama Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan satuan pendidikan.

Dengan program ini, harapannya guru maupun sekolah penggerak bisa tambah kritis, kreatif, beriman, bertakwa, dan berkebinekaan.

Dalam kunjungan spesifik bidang pendidikan Komisi X DPR RI ke Kota Tangerang, Banten, terungkap jumlah sekolah penggerak yang ada di Provinsi Banten sebanyak 75 sekolah. Dari 75 sekolah, 26 sekolah adalah jenjang dasar (SD), 23 SMP, 16 SMA, dan 10 PAUD.

Baca Juga: Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Program Sekolah Penggerak Angkatan ke-2 Tahun 2021, Ini Cara Daftarnya

“Dari 75 sekolah penggerak ini secara bertahap dapat menggerakkan pendidikan di Provinsi Banten,” kata Direktor Sekolah Menengah Atas, Suhartono Arham, di Kantor Walikota Tangerang, Banten, Jumat 3 September 2021.

Suhartono mengatakan, setelah diluncurkan, PSP tidak dilepas berjalan sendiri. Program ini, kata dia, perlu kesinambungan, dan pendampingan konsultatif dan asimetris. “Program ini butuh energi yang besar, oleh karena itu pendampingan kami lakukan secara intensif,” tuturnya.

Dalam melakukan pendampingan, Kemendikbudristek menggandeng unit pelaksana teknis (UPT) yang ada di setiap wilayah, seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (BPPAUD), atau Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikn dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK). Guru, kepala sekolah, atau satuan pendidikan yang masuk dalam daftar penggerak, kata Suhartono, harus benar-benar memahami program ini dan berkonsultasi dengan pendamping.

Baca Juga: Mitra Program Organisasi Penggerak bersama Kemendikbudristek Siap Bergerak Majukan Pendidikan Indonesia

Ketua kunjungan kerja Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, dalam kesempatan tersebut bersama seluruh anggota yang ikut, hadir di Kota Tangerang untuk mendengarkan aspirasi dari pemangku kepentingan pendidikan terkait PSP.

“Maksud kunjungan ini, selain ingin mendapatkan data empiris dari sekolah dan guru penggerak di kota Tangerang, juga menyerap aspirasi dari Pemerintah Kota Tangerang,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Tangerang, Syahruddin, mengatakan, keberadaan PSP dilihat sebagai momentum kebangkitan sekolah di Tangerang, dalam mengembangakan kompetensi siswa secara holistik untuk pendidikan lebih bermutu.

Baca Juga: Wagub Jabar: Jadikan Masjid Sebagai Pusat Solusi Masalah Umat, Remaja Jadi Penggerak

Ia menyebut, keberhasilan sekolah penggerak sedianya diawali dengan SDM yang unggul yang dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. “Dengan PSP ini akan lebih meningkatkan SDM kita yang akan menghasilkan generasi unggul,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaludin. Dalam kesempatan tersebut Jamaludin menjelaskan profil pendidikan di Kota Tangerang yang memiliki jumlah penduduk mendekat dua juta jiwa. Ia menuturkan, terdapat 32 sekolah penggerak di Kota Tangerang yang terdiri dari 6 TK, 13 SD, dan 13 SMP.

Adapun jumlah guru yang ada di Kota Tangerang adalah 3.575 guru TK, 8.067 guru SD, dan 3.330 guru SMP. Dari ribuan guru tersebut, yang masuk dalam guru penggerak di Kota Tangerang adalah sebanyak 12 guru di jenjang TK, 52 orang guru jenjang SD, dan 130 guru di jenjang SMP.

Baca Juga: Kabar Baik bagi Guru Penggerak, Kemendikbudristek Prioritaskan Guru Penggerak Tempati Posisi Strategis

Guna mendukung peningkatan kualitas guru, pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan anggaran untuk insentif dan dan honorarium.

Jamaludin menyebut, guru penggerak di Kota Tangerang mendapat insentif sebesar Rp650 ribu, baik guru PAUD di sekolah negeri atau swasta. Di samping insentif, pemda juga mengalokasikan dana untuk honorarium guru honor di sekolah negeri sebesar Rp3,2 juta perbulan yang total targetnya mencapai lima ribu orang.

“Honor Rp3,2 juta tersebut juga ditambah BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, di jenjang SD dan SMP negeri,” ungkap jamaludin.

Baca Juga: Kemendikbud Buka Pendaftaran Seleksi Pendidikan Guru Penggerak Angkatan Ketiga, Ini Link Lengkapnya

Selain untuk guru, pemda Kota Tangerang juga menyediakan anggaran untuk peserta didik yang tidak dapat diterima di sekolah negeri akibat zonasi sebesar Rp1 juta persiswa. Dana tersebut, kata Jamaludin, dapat digunakan sebagai uang pangkal masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah swasta.***

Editor: Sarnapi

Sumber: Kemendikbudristek


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x