Network
JURNAL SOREANG- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkap, saat ini masih terdapat berbagai permasalahan dalam sektor pendidikan di Indonesia, terutama terkait guru dan tenaga pendidikan (GTK) honorer.
Kebutuhan GTK yang mendesak selama ini di berbagai daerah dipenuhi dengan GTK honorer. Hal ini menyebabkan jumlah guru honorer cukup banyak dan datanya simpang siur, baik yang direkrut pemerintah daerah, bahkan kepala sekolah.
“Di sisi lain, Kemendikbud belum memiliki peta kebutuhan dan sebaran guru terutama guru PNS berdasarkan kebutuhan per-provinsi, per-kabupaten/kota, per-jenis, per-jenjang, per-jalur, dan bahkan per-mata pelajaran," kata Fikri, Jumat 26 Maret 2021.
Pernyataan sama juga dilontarkan anggota FPKS ini saat rapat dengar pendapat Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (PGTKH) menjadi ASN dengan perwakilan pemda di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021 lalu.
Lebih lanjut, wakil rakyat asal Kota dan Kabupaten Tegal serta Kabupaten Brebes ini mengungkapkan, upaya untuk memperbaiki sistem GTK honorer masih terkendala dengan persoalan klasik, seperti adanya tumpang tindih peraturan tata kelola pendidikan pusat dan daerah.
"Kendala tersebut termasuk pengelolaan anggaran pendidikan, hingga fasilitas pendidikan yang belum ramah penyandang disabilitas. Berdasarkan hal itulah, Komisi X DPR RI memandang perlu melakukan pengawasan dengan membentuk Panja PGTKH menjadi ASN," ujarnya.
Dia menambahkan, tentu harapan kita semua di masa mendatang ketersedian guru bisa merata, memiliki kualitas standar nasional pendidikan, serta dapat memberi kesejahteraan bagi semua guru dan tenaga kependidikan.
"Panja ingin mendapatkan pandangangan dan masukan dimulai dari skema pengangkatan GTK honorer di masing-masing jenjang pendidikan, kebijakan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengangkatan tersebut, hingga sejumlah isu lainnya," imbuh Fikri.
Baca Juga: Ini Jadwal Tes dan Teknis Penilaian Ujian Seleksi ASN PPPK tahun 2021
Baca Juga: Protes Umat Muslim di Batley, Inggris, Atas Gambar Karikatur Nabi Muhammad
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan sudah ada sosialisasi yang disampaikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan skema penganggaran untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), akan tetapi sampai saat ini belum mendapatkan aturan legal formal.
Selain itu, pihaknya berharap ada perlakuan khusus dalam seleksi PPPK terutama kepada guru yang lama mengabdi dan terbatas dalam akses informasi dan teknologi.
"Kami mengusulkan adanya komponen atau variabel kesejahteraan guru yang akan ditugaskan ke daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan)," katanya.***
