Network
SKB ini muncul sebagai respon atas kasus aturan seragam di SMKN 2 Kota Padang yang merupakan bagian beleid dalam intruksi walikota Padang sejak tahun 2005.
“Aturannya sudah lama, dan sudah menjadi bagian dari kearifan lokal warga Padang yang menjunjung tinggi budaya setempat,” imbuh Fikri.
Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Keputusan Bersama Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Sekolah, Ini Isinya
Generalisir kasus ini menjadi kegentingan nasional adalah bukti pemerintah sedang krisis prioritas, kalau tidak mau dibilang kurang kerjaan. “Faktanya, sudah ada Permendikbud No. 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam, kenapa ini tidak disosialisasikan ulang?" tanya Fikri.
Dia menilai alih-alih menjaga hak kebebasan memilih seragam bagi peserta didik, SKB ini justru menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang sudah disepakati pendiri bangsa.
“Melarang ketentuan yang diwajibkan oleh agama juga bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya.
Baca Juga: Guru Honorer Minta Mas Menteri Nadiem Soal Ini
Mendikbud, lanjut Fikri mestinya menginventarisir permasalahan pendidikan yang menggunung. Permasalahan guru masih belum selesai.
"Tuntutan ribuan guru dan tenaga kependidikan soal status, kesejahteraan, dan jaminan sosialnya masih terus menghiasi halaman berita. Situasi pandemi yang kian tidak terkendali berdampak learning loss pada anak-anak kita. Dana BOS bagi sekolah yang kabarnya masih ramai disunat oknum pemda," katanya.
Masalah lainnya ruang kelas yang rusak angkanya mencapai 1,3 juta ruang kelas menurut temuan DPR. “Beberapa persoalan tersebut lebih butuh dibuat SKB, karena menyangkut kewenangan lintas kementerian,” katanya.***
