Sekolah Gratis Lebih Banyak pada Tataran Kampanye Bersifat Politis

27 Oktober 2020, 04:48 WIB
Kegiatan belajar mengajar tatap muka di beberapa sekolah di tiga desa di Kec Pangandaran ditutup kembali sejak ditemukannya kasus Covid-19. Istilah sekolah gratis dinilai tidak mendidik warga dan sebatas jargon saat kampanye. /Pikiran-rakyat.com/AGUS KUSNADI/

 

 


JURNALSOREANG-Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (Appidi) Jabar meminta Pemprov Jabar maupun pemerintah kabupaten/kota untuk memperjelas makna sekolah gratis.
Istilah sekolah gratis bisa menyesatkan masyarakat sebab sebatas upaya kampanye untuk menarik dukungan masyarakat agar memilihnya.

"Istilah sekolah gratis ini dari dulu sampai sekarang tetap saja digaungkan dengan pelaksanaan program yang gak jelas," kata Ketua Appidi Jabar, Sali Iskandar, saat dihubungi, Selasa, 27 Oktober 2020.

Dia menambahkan, kampanye sekolah gratis juga merugikan sekolah swasta sehingga lebih baik diganti dengan istilah sekolah bersubsidi.

Baca Juga: Masuk Sekolah Ini Dilarang Bawa Minuman dalam Botol

 "Ketika pihak sekolah menerapkan iuran atau apa pun namanya, maka masyarakat langsung protes sebab katanya sekolah gratis," ujarnya.

Sali menambahkan, penerapan sekolah gratis di sekolah-sekolah negeri juga tidak mendidik masyarakat sebab rata-rata siswa sekolah negeri dari kalangan mampu ekonominya.

"Masa siswa di sekolah negeri yang membawa mobil atau sepeda motor ke sekolahnya lalu digratiskan? Harus ada kejelasan soal ini," ujarnya.

Baca Juga: Perputaran Uang Agribisnis Jagung di Nagreg Capai Rp17 Miliar per Bulan

Sali mengusulkan agar istilah sekolah gratis diganti saja dengan sekolah bersubsidi.

"Seperti di luar negeri menerapkan sekolah bersubsidi. Jadi siswa miskin digratiskan, tapi siswa mampu harus tetap membayar untuk mensubsidi siswa miskin," katanya.***

Editor: Sarnapi

Tags

Terkini

Terpopuler