Berikut Jumlah Alat Tangkap Bagan di Pulau Morotai, Kadis DKP: Membangun Baru Tidak Dilakukan, Ini Alasannya

- 4 April 2024, 20:45 WIB
Ilustrasi Ikan teri yang dijemur, nelayan Desa Pilowo, Kabupaten Pulau Morotai yang membutuhkan dorongan bantuan pemerintah.
Ilustrasi Ikan teri yang dijemur, nelayan Desa Pilowo, Kabupaten Pulau Morotai yang membutuhkan dorongan bantuan pemerintah. /Ranto Daeng Bedu /Jurnal Soreang
JURNAL SOREANG - Di tahun 2023 lalu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, mengungkapkan telah merehabilitasi puluhan alat tangkap bagan di 6 Desa tersebar di 2 Kecamatan yakni, Kecamatan Morotai Selatan dan Kecamatan Morotai Selatan Barat.
 
Berdasarkan, data yang diterima Jurnal Soreang, Kamis, 4 April 2024. Berikut desa yang sudah mendapatkan rehabilitasi alat tangkap bagan diantaranya, Desa Pilowo 11 unit, Desa Kolorae 3 unit, Desa Waringin 2 unit, Desa Cucumare 2 unit, Desa Ngele-ngele Besar 2 unit dan Desa Wayabula 1 unit.
 
Sementara, untuk tahun 2024 Dinas DKP Pulu Morotai sudah tidak menganggarkan, rehabilitasi alat tangkap bagan dan bangunan baru.
 
 
Kepala Dinas DKP Pulau Morotai, Yoppy Jutan, ketika dihubungi Jurnal Soreang, Kamis, 4 April 2024. Menjelaskan hal tersebut, menurutnya itu disebabkan karenakan, jumlah alat tangkap bagan di Pulau Morotai, sudah banyak.
 
"Tidak ada, 2023 saja hanya bisa rehabilitasi bagan, Kebijakan membangun baru sudah tidak di lakukan. Jumlah bagan sudah banyak, ada dampaknya ke produktivitas hasil tangkapan," kata Yoppy.
 
Meski demikian, Yoppy menegakkan, pihaknya bersama akademisi dan NGO akan membuat kajian ekonomi pada, Juni 2024.
 
"Bulan Juni kita akan lakukan Valuasi Ekonomi untuk melihat sejauh mana dampaknya secara ekonomi dari pemanfaatan perairan di sekitar kawasan Mangrove. Sekaligus akan diperoleh rekomendasi kebijakan apakah masih layak untuk kita tambahkan unit Jaring Angkat (Lift Net/Bagan) dalam Kawasan Perairan Konservasi Tanjung Dehegila, Juanga sampai Pulau Rao, dimana ada 16 Desa yang memiliki ketergantungan secara ekonomi terhadap Kawasan Perairan tersebut," jelasnya.
 
 
"Kami akan buat kajian ekonomi Juni 2024 ini bersama NGO dan Akademisi lokal nanti, mudah2an ada rekomendasi ke arah kebijakan yang lebih baik tentang Perikanan Ikan Teri Berkelanjutan dalam kawasan Konservasi Perairan Morotai," tuturnya.
 
"Jika dalam kajian tersebut, kata Yoppy, ada rekomendasi untuk ditambah unit effortnya, maka pihaknya akan melakukan penahanan armada di tahun, 2025 mendatang," pungkasnya.
 
Sebelumnya, diberikan seorang pengusaha lokal ikan teri kering atau ikan gaffi di Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan,Irmah Wati Rowo (40), mangaku tak pernah diperhatikan oleh Pemda Pulau Morotai. Hal tersebut, diungkapkan Irmah saat ditemui wartawan di rumahnya pada, Selasa, 2 April 2024.
 
Menurut, Irmah usaha yang ia jalankan itu sudah kurang lebih 4 tahun lamanya. Namun, kata dia, pihaknya tidak pernah diperhatikan Pemda Pulau Morotai.
 
 
"Saya, jadi pengusaha ikan teri ini sudah kurang lebih 4 tahun. Samapi sekarang tidak ada tempat penampungan ikan yang diberikan pemda Morotai," kata dia.
 
Padahal, lanjut dia, desa Pilowo merupakan desa di pulau Morotai yang mengasikkan ikan teri kering terbanyak.
 
"Di Morotai yang banyak ikan teri itu cuman di Pilowo coba dikembangkan oleh pemda Morotai," sambung dia.
 
Di desa Pilowo, menurut dia, harus ada tempat penampungan ikan teri. Hal itu, kata dia, agar nelayan di di desanya bisa menampung ikan tersebut. Dan masyarakat pulau Morotai sudah tidak lagi membeli ikan teri diluar Morotai.
 
 
"Harus ada tempat penampungan satu, agar orang Morotai sudah tidak lagi membeli ikan teri di luar Morotai dan orang luar yang datang di Morotai, bisa tahu desa Pilowo banyak ikan gaffi (ikan teri kering)," pungkasnya.***

Editor: Rustandi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x