Network
JURNAL SOREANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Maluku Utara di Mako Brimob Polda Malut.
Diketahui pemerikasaan tersebut, dilakukan guna mendalami kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.
Hal ini juga dibenarkan oleh, Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pom Michael Irwan Tamsil saat dihubungi seperti dikutip dari Antara pada, Rabu10 Januari 2024.
"Iya benar, kita hanya menyediakan tempat untuk Penyidik KPK di Mako Brimob untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemprov Malut," katanya.
Namun, ia tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh kepada warwatan karena, menurutnya, itu ranahnya KPK.
"Soal pemeriksaan kami tidak tahu, nanti tanyakan saja kepada KPK," ujarnya.
Untuk diketahui, pada Rabu, 10 Januari 2024, tepatnya di Mako Brimob Polda Malut tepat di ruang Provos sekitar pukul 14.30 WIT. Tim KPK melakukan pemeriksaan tujuh saksi dalam dugaan kasus tersebut yakni, Kadis ESDM Malut Suriyanto Andili.
Baca Juga: RAMALAN SHIO BESOK 11 Januari 2024! Babi, Ayam, dan Anjing Bersenang-Senanglah Setelah Bekerja
Selain itu, KPK juga melakukan pemeriksaan kepada kepala Dikbud Pemprov Malut Imran Jakub, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut Abdullah Assagaf, Kepala BPKAD Pemprov Malut Ahmad Purbaya, Bendahara Dinas Perkim Syahril U Adewal, eks Kadis PUPR Malut Djafar Ismail, dan ajudan gubernur Zaldy Kasuba.
Sementara itu, dalam kasus ini, Gubernur Malut non aktif, Abdul Gani Kasuba dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yakni Kepala Dinas PUPR Daud Ismail, Kepala Dinas Perkim Hasanudin Adnan, Kepala BPBJ Ridwan Arsan, ajudan Gubernur Maluku Utara Ramadhan Ibrahim dan dua pihak swasta yakni ST dan KW sebagai tersangka.***
