Beberapa Pejabat Dilaporkan ke KPK, Risdal: Mesti Ada Penjelasan, Khawatir Berdampak ke Pelayanan dan Investasi

- 30 Mei 2023, 19:51 WIB
Dadang Risdal Aziz Direktur jamparing institut pemerhati kebijakan pemerintah saat ditemui di ruang kerjanya yang sedang melakukan kajian dampak dari polemik dilaporkannya beberapa pejabat ke KPK.
Dadang Risdal Aziz Direktur jamparing institut pemerhati kebijakan pemerintah saat ditemui di ruang kerjanya yang sedang melakukan kajian dampak dari polemik dilaporkannya beberapa pejabat ke KPK. /Rustandi/Jurnal soreang

Baca Juga: Supaya Rezeki Penuh Barokah bahkan Melimpah, Gus Baha: Berilah ini pada yang akan Berangkat Haji

"Seperti kita ketahui bahwa nama Bandung saat ini sedikit tercoreng, terkait adanya OTT Kepala Daerah beberapa waktu lalu di Kabupaten Bandung Barat, Cimahi dan terakhir di Kota Bandung. Kondisi yang sangat memprihatinkan untuk wilayah Bandung Raya," jelasnya.

"Saya anggap dengan adanya laporan ke KPK, tentu akan berdampak pada pelayanan dan investor yang akan berinvestasi. Meraka akan merasa khawatir, juga kondisi situasi kebatinan warga Kabupaten Bandung menjadi tidak tenang," katanya.

Risdal menegaskan, Dadang Supriatna sebagai bupati Bandung harus segera berupaya memberikan rasa ketenangan, kalau dugaan tersebut tidak terjadi di Kabupaten Bandung.

"Pemkab Bandung, dalam hal ini Bupati Bandung jangan menganggap hal ini persoalan biasa, Karena hal tersebut, tentu akan berdampak luas ke berbagai sektor terutama pelayanan, iklim investasi, kondusifitas dan nama baik pemerintah," katanya.

Baca Juga: PPDB 2023: 2 SMK Negeri Unggulan dengan Nilai UTBK Paling Tinggi se Kabupaten Temanggung

Sementara KPK, sebagai komisi pemberantasan korupsi harus segara menanggapi dan menindak lanjuti laporan agar bisa segera memberikan penjelasan.

"Kalau dugaan itu ada, kami sangat mendukung untuk dilanjut ke proses hukum sebagaimana mestinya. Tetapi kalau tidak memenuhi unsur dan bukti segera diinformasikan. Jangan biarkan polemik ini berlarut, karena bisa menimbulkan keresahan masyarakat kabupaten Bandung," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Puluhan warga Kabupaten Bandung yang tergabung di aliansi anti korupsi mendatangi gedung komisi pemberantas korupsi (KPK) di Jakarta, Senin 29 Mei 2023.

Halaman:

Editor: Rustandi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x