Network
JURNAL SOREANG - Polemik pelaporan beberapa pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bandung ke KPK, oleh Aliansi Anti Korupsi dan Komite Pencegahan Korupsi Jabar terus bergulir dan menjadi sorotan semua pihak.
Menanggapi hal tersebut, Dadang Risdal Aziz direktur Jamparing Institut Pemerhati kebijakan pemerintah, mengatakan, ketika polemik tersebut tidak segera ada penjelasan dikhawatirkan berdampak pada pelayanan publik jajarann birokrasi.
Selain pada pelayanan publik, juga dikhawatirkan berdampak pada sosio ekonomi, karena para investor akan mundur atau berhenti untuk berinvestasi.
Baca Juga: Top 4 SMA Negeri dengan Skor UTBK Tertinggi di Kabupaten Temanggung, Cek untuk Referensi PPDB 2023
"Saya berharap polemik terkait adanya beberapa pejabat pemkab Bandung yang dilaporkan ke KPK, secepatnya mendapat kejelasan agar tidak berdampak pada pelayanan atau investasi dan kondusifitas masyarakat," kata Dadang Risdal kepada Jurnal Soreang, Selasa 30 Mei 2023.
Risdal sapaan akrab direktur Jamparing institut menjelaskan, dengan adanya beberapa pejabat yang dilaporkan ke KPK karena dugaan tindak pidana korupsi akan membuat resah organisasi perangkat daerah (OPD).
Oleh karena itu, Risdal berharap KPK bisa segera memberikan penjelasan atas laporan tersebut biar terang benderang dan tidak menjadi bola liar yang menimbulkan asumsi dan persesi.
Risdal mengatakan, kalau dugaan tersebut terbukti maka segera diproses secara hukum yang berlaku, tetapi sebaliknya, harus ada keterangan kepada publik agar citra pemkab bandung dalam hal ini Bupati Bandung kembali baik.
