Network
JURNAL SOREANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa pemerintah tidak akan lagi menyediakan blangko e-KTP. Hal ini disebabkan akan memasifkan pembuatan KTP secara digital bagi seluruh penduduk Indonesia.
Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menargetkan sebanyak 25 persen penduduk Indonesia sudah dapat registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun ini. Hal ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 27 kabupaten/kota seluruh Jawa Barat.
“Mari kita bertransformasi ke KTP digital. Target tahun ini 25 persen. Untuk seluruh Jawa Barat yang berpenduduk hampir 50 juta ambil 25 persennya saja,” Ujar Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam rilis Kemendagri.
Baca Juga: Verell Bramasta Ungkap Alasan Gabung PAN, Bagaimana Menurut Survey?
Ditjen Dukcapil, Zudan Arif, mengatakan bahwa sudah mulai menerapkan ekosistem digital sejak tahun 2019. Hal ini ditandai pula dengan adanya layanan online 24 jam sehari dan dalam 7 hari seminggu, yang kini tidak terikat lagi ruang dan waktu, serta penerapan tanda tangan secara elektronik.
“Digitalisasi di pemerintah pusat dan daerah itu merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,” Ujar Dirjen Zudan.
“Dukcapil Go Digital menjadi momentum lompatan luar biasa bagi Dukcapil dalam pelayanan adminduk. Berbagai inovasi yang memiliki tujuan demi membahagiakan masyarakat terus diluncurkan Dukcapil, mulai dari revolusi kertas putih dan cetak mandiri dokumen kependudukan, hingga mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dan terakhir Identitas Kependudukan Digital,” Lanjut Dirjen Zudan.
Baca Juga: Minum Air Putih! Berikut 9 Hal Menakjubkan yang akan Kamu Rasakan Nanti
