Network
JURNAL SOREANG - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh koalisi masyarakat sipil.
Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, Zainal Arifin mengatakan, Menko Luhut dilaporkan atas dugaan tindak pidana gratifikasi.
"Kami bersama koalisi masyarakat sipil akan melakukan pelaporan ke SPKT terkait dengan dugaan tindak pidana gratifikasi," tutur Zainal dalam keterangannya, dikutip dari PMJ News, Rabu 23 Maret 2022.
Baca Juga: Pascakonflik Russia vs Ukraina, Akankah berikutnya China vs Taiwan?
Tidak hanya dari YLBHI, ternyata Direktur Utama Lokataru, Haris Azhar juga turut mendampingi para pelapor.
Diketahui, Haris merupakan salah satu tersangka atas laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Menko Luhut.
Sementara itu, Kepala Divisi Hukum KontraS, Andi M. Rezaldy menerangkan, pihaknya menyiapkan sejumlah barang bukti terkait laporan gratifikasi ini, salah satunya berupa dokumen hukum.
Baca Juga: Masa Penahanan Afiliator Binary Option Indra Kenz Diperpanjang, Polri: Masih Ditahan
"Untuk bukti, berbagai dokumen kami bawa untuk menjadi bahan atau dasar laporan kami. Berbagai dokumen hukum," ungkap Andi.
Sebagai informasi, laporan gratifikasi ini tidak hanya disampaikan pada Menko Luhut saja, tetapi juga beberapa perusahaan tambang yang lain.
