Network
JURNAL SOREANG- Presiden Jokowi saat menerima audiensi DPP LDII di Istana Bogor dan meminta LDII terus mendorong masyarakat untuk melaksanakan vaksin Covid-19.
Presiden berharap vaksinasi terus dilakukan, khususnya vaksinasi booster. Selain itu, Presiden juga meminta DPP LDII, membantu penguatan kebangsaan di tengah globalisasi yang mengubah peradaban manusia.
Dua permintaan Presiden Jokowi telah dilaksanakan oleh warga LDII di seluruh Indonesia. Bahkan, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso didampingi Sekretaris Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya melaksanakan vaksin booster di Padepokan Persinas ASAD, Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta Timur, Rabu 9 Maret 2022.
Baca Juga: Lestarikan Lingkungan, LDII Depok Tanam 250 Mangrove di Desa Pakis Jaya, Kabupaten Karawang
Menurut KH Chriswanto, para ulama LDII memandang vaksin booster merupakan bentuk ikhtiar dalam meningkatkan imunitas tubuh.
Lebih jauh lagi, dengan vaksin booster dapat mendorong kebangkitan ekonomi, di tengah kebijakan pemerintah mencabut peraturan PCR atau Antigen bagi pelaku perjalanan domestik.
“Saya kira peraturan itu dicabut bagus. Tapi saya berharap pemerintah selalu mengevaluasi semua keputusan yang diambil. Saya mengatakan bagus karena ini akan meningkatkan kembali ekonomi Indonesia. Tentu pemerintah mengambil suatu kebijakan pasti ada ukuran tersendiri. Ukuran bahwa masyarakat sudah mencapai herd imunity,” ujarnya.
Menurutnya, meski saat ini vaksinasi booster sudah massif dilakukan, namun pemerintah harus selalu mengawasi dan mengontrol masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes).
Baca Juga: Ideologi Transnasional Berpotensi Menggerus Nilai Kebangsaan, Ini Solusi LDII untuk Menghadapinya
“Tentu harus selalu ada evaluasi dari pemerintah, jangan sampai terjadi gelombang keempat. Kemarin gelombang ketiga sudah melampaui gelombang kedua, namun karena penanganannya lebih baik sehingga Bed Ocupation Room (BOR) di rumah sakit tidak sampai terlampaui dari gelombang kedua. Ini artinya, kita semakin mampu menangani laju penyebaran Covid-19,” jelasnya.
Ia mengimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga LDII untuk tidak terprovokasi berita bohong terkait vaksinasi dan selalu menerapkan Prokes ketat.
Menurutnya, jika masyarakat tidak mau menyukseskan vaksin booster akan mengganggu perekonomian Indonesia. Hal itu juga dapat menjaga kesehatan diri sendiri dan tidak membahayakan kesehatan orang lain.
“Jangan sampai melonjak lagi, itu akan mengganggu roda perekonomian. Kita dibebaskan, terbuka tapi tetap harus terkontrol dan terapkan Prokes. Sehingga betul-betul kesehatan warga bisa terjamin dan ekonomi bisa kembali bangkit,” tambahnya.
Saat beraudiensi dengan Presiden Jokowi, DPP LDII berkomitmen membantu pemerintah dalam mensosialisasikan dan melaksanakan vaksinasi booster. KH. Chriswanto menyatakan kesiapan LDII mengadakan vaksinasi booster bekerja sama dengan TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Dinkes dan pihak terkait.
Ia menyebut pencapaian vaksinasi dosis 1, dosis 2 dan dosis 3, di sentra vaksin Ponpes Minhaajurosyidin mencapai lebih dari 100.000 orang.
Baca Juga: Kontribusi untuk Membangun Bangsa, LDII Jabar Fokus Delapan Program Kerja, Ini Penjelasannya
Sementara itu, Ketua Satgas Covid-19 sekaligus Penanggung Jawab Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Puskesmas Cipayung, Sukma Aditya Putra mengatakan pihaknya sudah melaksanakan vaksin booster sejak awal Januari. Menurutnya, antusias warga sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan tersebut.
“Vaksin ini adalah wujud ikhtiar kita dalam mencegah penularan Covid-19, tujuannya untuk membentuk kekebalan pasif. Meski ini pasif, tapi efeknya sama dengan kalau orang itu terpapar Covid-19, yang nantinya akan menciptakan kekebalan tubuh,” ucapnya.
Menurutnya, apabila masyarakat melaksanakan vaksin booster akan meminimalisir gejala saat terpapar. Untuk itu, vaksinasi dan prokes harus dikombinasikan agar masyarakat tercipta kekebalan tubuh yang sempurna.
Baca Juga: Vaksinasi 3 Juta Santri Dimulai, Dua Pesantren LDII Jabar Jadi Lokasi 'kick off' Vaksinasi
“Jika masyarakat semuanya sudah divaksin maka akan tercipta kekebalan kelompok. Pada saat ada yang terpapar, virus tidak langsung tersebar karena sudah tercipta kekebalan kelompok, meskipun dengan divaksin tidak 100 persen langsung kebal. Maka, vaksin perlu dikombinasikan dengan prokes,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, meski saat ini PPKM DKI Jakarta turun ke level dua dan terus terjadi tren penurunan kasus harian, masyarakat diminta untuk tidak lengah. Sebab, banyak daerah-daerah yang justru mengalami peningkatan kasus.
“Kita jangan sampai jumawa dan jangan sampai lengah dalam menerapkan prokes,” ungkapnya.
Dalam sehari, lanjutnya, pihaknya mampu memvaksin 200-500 orang. Ia menegaskan, tidak hanya warga DKI Jakarta saja yang diperbolehkan vaksin booster di Sentra Vaksinasi Padepokan Pencak Silat Persinas ASAD Ponpes Minhaajurrosyidiin, tapi seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Prof. Dr. KH. Miftah Faridl : LDII Berkontribusi dalam Perjuangan Ekonomi Umat
“Terima kasih atas kerja sama dan bantuan dari LDII dan Ponpes Minhaajurrosyidiin sehingga pelaksanaan Sentra Vaksinasi di Padepokan Persinas ASAD Ponpes Minhaajurrosyidiin berjalan sangat baik dan sangat membantu warga masyarakat,” tambah Sukma Aditya.
Sedangkan vaksin yang digunakan untuk dosis ketiga adalah vaksin Pfizer. “Menurut penelitian, vaksin ini tergolong vaksin yang bagus untuk peningkatan antibody,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Barat, Dicky Harun menambahkan, LDII di wilayah Jawa Barat telah melaksanakan vaksinasi Covid-19. Tercatat DPW LDII Prov Jabar telah dua kali melaksanakan vaksinasi.
Baca Juga: Catat! Per 7 Maret 2022, Pemerintah Terapkan Ujicoba Bebas Karantina, Bagi yang Sudah Vaksin Booster
Pertama, bekerjasama dengan BNNP Jabar melaksanakan vaksinasi terhadap 1.000 santri Pondok Pesantren Sumber Barokah Karawang. Kedua, bekerjasama dengan Klinik Medika Antapani dan Puskesmas Antapani melaksanakan vaksinasi terhadap 1.500 warga LDII Kota Bandung.
"Hampir seluruh DPD LDII Kota/Kabupaten se-Jabar juga melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19. Ada yang bekerjasama dengan TNI, Polri, dan puskesmas. Bahkan tingkat PAC (setingkat kelurahan/desa - red) juga melaksanakan vaksinasi," pungkasnya.***
