Network
JURNAL SOREANG - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani merespons perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 2 Agustus 2021.
Netty meminta pemerintah lebih fokus dan serius dalam mengendalikan laju penyebaran COVID-19 melalui PPKM Level 4 tersebut.
"Perpanjangan PPKM Level 4 menunjukkan usaha pemerintah untuk menekan laju persebaran COVID-19. Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM," ujar Netty, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Senin, 26 Juli 2021.
Baca Juga: Bingung Perbedaan Aturan PPKM Level 1 dan 4, Ini Penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Pemerintah, tegasnya, harus perhatikan sejumlah PR dan catatan besar terkait proses managemen pandemi ini.
Pertama, urai Netty, testing dan tracing perlu dilakukan lebih masif. Dia menilai penurunan kasus per 25 Juli 2021 bukan berarti usaha penanganan pandemi telah berhasil, karena ternyata angka tersebut disertai oleh jumlah testing yang juga jauh menurun.
"Dalam aspek tracing, kita juga masih jauh dari standar WHO yang menyarankan tracing minimal 30 orang per 1 kasus positif. Pada Februari 2021 memang Menkes menargetkan tracing 30 orang per 1 kasus, namun terus menurun menjadi 15 orang pada PPKM Darurat," beber Netty.
Kedua, pemerintah harus memastikan kebutuhan pasien isolasi mandiri (isoman) terpenuhi hingga sembuh. "Pasien terpaksa isoman karena over kapasitas faskes mulai dari puskesmas hingga RS. Jangan sampai kasus kematian pasien isoman terus meningkat akibat kurang pemantauannya," tegasnya.
Politisi Fraksi PKS ini juga meminta pemerintah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh faskes seperti obat terapi COVID-19, oksigen, dan ventilator.
"Pemerintah harus mengumumkan secara jelas ketercapaiannya real time per hari secara nasional melalui saluran komunikasi yang mudah diakses," pinta Netty.
Terkait jaminan pelindungan dan hak nakes, pemerintah juga harus pastikan tidak ada lagi penundaan pencairan insentif dan ketersediaan APD untuk pelindungan nakes.
Kemudian terkait restriksi mobilitas, Netty mendorong agar pemerintah mengimbanginya dengan menggalakkan percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity.
"Perbanyak sentra vaksinasi untuk mencegah penumpukan massa saat vaksinasi, serta permudah dan perluas aksesnya bagi masyarakat. Respon hoaks dan misinformasi tentang vaksin dengan informasi ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat," tuturnya.
Terakhir, Netty mengingatkan pemerintah agar memastikan ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat terdampak PPKM Level 4 dan penyaluran bansos secara tepat waktu dan tepat sasaran.
"Pastikan pangan aman dan terkendali melalui operasi pasar murah. Dan jangan ada lagi moral hazard dalam penyaluran dana bansos," tandas Netty.***
