Network
JURNAL SOREANG-Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan, pemerintah tetap harus mengambil keputusan untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 lewat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Walaupun pemerintah menyadari mengambil keputusan sulit seperti itu dapat mengakibatkan pedagang kecil harian kehilangan sumber penghasilan, namun demi menekan laju penularan Covid-19, tetap akan dilakukan.
"Bahwa tidak semua terakomodasi itu biasa, karena kadangkala di antara aspirasi itu yang satu dan lain bertentangan dan pemerintah harus mengambil keputusan, tapi semua sudah didengar," kata Mahfud, dikutip dari infopublik.id pada Sabtu, 24 Juli 2021.
Baca Juga: Bantu Lansia dan Duafa Terdampak PPKM, Ruang Insan Berbagi Tebarkan 1 Ton Beras
Menanggapi penolakan masyarakat terhadap kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah saat pandemi, Mahfud mengungkapkan hal tersebut terjadi di banyak negara, bukan hanya di Indonesia saja.
"Hal yang sama itu terjadi di berbagai negara, ada misalnya kontroversi dan resistensi terhadap pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat. Hasil studi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri itu memetakan itu," jelas Mahfud.
Ia membeberkan, penyebab resistensi tersebut memang berbeda-beda di tiap negara. Di negara-negara maju, resistensi muncul karena kebijakan pembatasan dinilai merenggut kebebasan masyarakat.
Baca Juga: Tuai Sindiran, Satgas COVID-19 Ungkap Alasan Perubahan Istilah PPKM
Sementara, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Mahfud menilai resistensi muncul akibat kebijakan pembatasan menggganggu roda perekonomian masyarakat.
