Network
Wiku menambahkan, berdasarkan laporan pelaksanaan PPKM mikro, terdapat 12 provinsi yang tidak mengalami perkembangan laporan pelaksanaan maupun pembentukan posko pada dua minggu terakhir.
"Provinsi tersebut yakni Bali, DIY, DKI Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan," jelas Wiku
Karena itu, Wiku meminta kepada seluruh gubernur terutama di ke-12 provinsi ini agar berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan PPKM mikro di tingkat desa atau kelurahan.
“Penting untuk diketahui, apabila tidak ada laporan terkait dengan operasional posko, maka pemerintah akan kehilangan alat navigasi sehingga akan mempersulit dan menghambat upaya penanganan pandemi Covid-19 secara efektif,” imbuh Wiku Adisasmito.***
