JURNAL SOREANG - KNPI Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara menilai Pemda Morotai dalam menangani Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah terkesan, tiba saat tiba akal.
Hal ini buntut dari penggrebekan BBM subsidi jenis minyak tanah yang diduga ditimbun di salah satu gudang, di Desa Dareme Kecamatan Morotai Selatan.
Penggrebekan itu dilakukan oleh, Tim Satgas BBM Pulau Morotai pada Jumat, 20 Oktober 2023 lalu.
Baca Juga: Senang Melatih Cristiano Ronaldo, Luis Castro: Tak Banyak Tuntutan dan Panutan Bagi Rekan Setim
Menurut KNPI, hal tersebut bisa terjadi di karenakan kelalai dari kontrol Satgas BBM dan Disperindagkop Pulau Morotai, sehinga terkesan tiba saat tiba akal pemda mengambil sikap penghapusan sub agen BBM.
"Mestinya pemda harus sediakan payung sebelum hujan, jangan nanti tiba saat tiba akal, pemda juga harus keluarkan sanksi ke pihak SPBU Karena tidak mungkin pihak sub agen BBM berani sedemikian rupa tanpa ada yang melatar belakanginya," kata Sekretaris KNPI Pulau Morotai, Fihir Ali dalam keterangan tertulisnya yang diterima JurnalSoreang Selasa, 24 Oktober 2023.
Lebih lanjut, kata dia, Kalau di lihat dari kebijakan Pemda Morotai, DPD KNPI setuju soal pencabutan izin sub agen BBM bersubsidi tetapi tidak harus mengambil sub agen BBM di luar dari Morotai.
Baca Juga: Destinasi Wisata di Kota Kelahiran Capres Anies Baswedan, Apa Saja Yang Bisa Dikulik di Kuningan?
"Dan sebagai rekomendasi ke pemda platfromnya tdak harus pemda menghabiskan tenanga dengan menggandeng sub agend penyalur di luar dari Morotai, cukup fungsikan Disperindagkop Morotai untuk mengambil alih penyaluran
BBM bersubsidi dengan sub yang di buat oleh Disperindagkop sendiri atau fungsikan Bumdes yang tersebar di 88 Desa sebagi sub agen penyalur BBM bersubsidi," jelasnya.***