JURNAL SOREANG- Setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (LKP) ditinggal Sisi Pudjiastuti ternyata banyak masalah menimpa.
Mulai dari Eddy Prabowo yang terangkut kasus suap sampai kinerja yang rendah. Untuk itu, Fraksi PKS DPR banyak memberikan catatan atas kinerja KKP ini.
"Komisi IV DPR baru-baru ini melakukan rapat kerja membahas evaluasi laporan keuangan Kemanterian Kelautan Dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020, evaluasi kegiatan KKP tahun 2021 dan usulan kegiatan tahun anggaran 2022. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh seluruh anggoata DPR RI komisi I secara daring dan luring," kata anggota Komisi IB DPR dari Fraksi PKS, drh. Slamet dalam pernyataannya, Selasa 24 Agustus 2021.
Ketua kelompok komisi (Kapoksi) IV dari Fraksi PKS ini memberikan 3 catatan krusial terkait ketiga agenda rapat tersebut.
Pertama, ia mengaku prihatin terkait penurunan opini Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terkait laporan keuangan KKP tahun anggaran 2020 mengingat tahun 2019 BPK memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Penurunan penilaian opini BPK ini menunjukkan ada yang salah dari pelaporan keuangan KKP yang harus betul-betul diselesaikan oleh menteri KKP,” ujar Slamet.
Baca Juga: DPR Geram Anggaran Sektor Pangan Dipotong Lagi, Anggaran KKP dan Kementan Kena Sunat
Kedua, dia menyoroti presentasi Menteri KKP yang tidak menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target realisasi atau pencapaian.
Padahal kementerian perlu menjabarkan secara spesifik linearitas target dan pencapaian sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah pada tahun berjalan.
"Data menunjukkan berdasarkan Indikator Kerja, laju pertumbuhan PDB perikanan target di tahun 2020 sebesar 7,90 persen sedangkan realisasinya mencapai 0,73 persen," katanya.
Baca Juga: Gelar Operasi Lebaran di Laut Natuna, KKP Berhasil Tangkap Enam Kapal Vietnam Pencuri Ikan
Kemudian produksi perikanan targetnya 26,46 juta ton sementara realisasinya hanya mencapai 7,6 juta ton pertahun.
"Lalu target pada nilai ekspor hasil perikanan 6,17 miliar dolar sementara capaiannya cuma 0,126 miliar dolar," ujarnya.
Menurut catatan, kata Slamet, beberapa target yang tertera di IKU KKP dengan realisasi program saat ini.
"Masih jauh api dari panggang seperti target produksi perikanan dan target peningkatan nilai ekspor perikanan,” katanya.
Baca Juga: KKP Gandeng Interpol untuk Pengawasan dan Penegakan Hukum
Ketiga, Pada Tahun 2020 anggaran KKP mengalami refocusing sebesar kurang lebih Rp1,147 Triliun, sedangkan untuk anggaran tahun 2021 sebanyak Rp1,4 Triliun.
"Saya menyayangkan terjadinya refocusing yang cukup besar di KKP mengingat performa sektor perikanan termasuk cukup kuat meskipun dalam masa pandemi," katanya.
Selain itu sebenarnya anggaran KKP sudah sangat kecil dibandingkan kementerian dan lembaga yang lain.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ingin kejadian tahun lalu terulang kembali dengan program-program yang ditujukan untuk nelayan menjadi hilang akibat refocusing.
“Kami meminta KKP untuk mensosialisasikan kegiatan mana saja yang dikurangi atau ditiadakan akibat adanya refocusing," tambahnya.
Dalam rapat kerja tersebut komisi IV meminta agar KKP terus menjaga komunikasi yang efektif dengan anggota komisi IV khususnya terkait perubahan anggaran akibat refocusing.
Selain itu juga secara umum komisi IV terus mendukung usulan peningkatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 sebanyak 8 triliun dari pagu anggaran dasar Rp6 triliun sehingga diharapkan pada tahun 2022 anggaran KKP dapat mencapai Rp14 triliun.***