DPR: Tidak Ada Uang Jamaah Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur

14 Oktober 2020, 05:28 WIB
Walikota Pekanbaru, Firdaus meninjau lokasi pembangunan jalan tol menghubungkan Pekanbaru-Pangkalan di Provinsi Sumatera Barat, Kamis 8 Oktober 2020. DPR membantah kalau uang haji dipakai untuk pembangunan jalan tol. /humas pemko pekanbaru

 

 

JURNAL SOREANG- Rumor pembangunan infrastruktur oleh Presiden Jokowi dengan memggunakan dana haji sempat menuai kontroversi banyak kalangan. Hal itu sebagaimana dikatakan Tubagus Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama. Ia meluruskan bahwa dana haji tidak digunakan untuk insfrastruktur termasuk membangun jalan tol.

"Ada isu uang jemaah calon haji di pakai buat jalan tol. Itu bohong. Uang jemaah dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang  saat ini sebesar 139 triliun rupiah," ujar Ace Hasan pada acara Jagong Masalah Umrah dan Haji, Selasa (13/10/2020), di Bandung Barat.

Dia  mengatakan, dana jemaah haji yang dikelola BPKH memberikan banyak nilai manfaat yang digunakan mensubsidi penyelenggaraan ibadah haji.

Baca Juga: Kemenparekraf Kucurkan Hibah Rp3,3 Triliun Untuk Pelaku Usaha Pariwisata, Ini Cara dan Ketentuann ya

"Pada 2019 biaya riil haji per orang itu Rp. 70.142.789. Kemudian disubsidi dari nilai manfaat Rp. 34.907.187 sehingga biaya haji jadi 35.238.602. Padahal untuk tiket pesawat saja sudah hampir mencapai Rp 30 juta," papar wakil rakyat asal Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Selain itu politisi Partai Golkar itu juga menjelaskan peran DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya DPR memiliki peran pengawasan dan penyusunan anggaran penyelenggaraan haji.

"Jadi kita ikut mengawasi penyelenggaraan. Misalnya pemondokan kapasitasnya empat orang, tapi yang ngisi enam orang. Kita tegur, nggak boleh itu," katanya.

Baca Juga: Ace Hasan: Banyak Hoaks Beredar Mengenai UU Cipta Kerja

Ace Hasan mengakui  masih banyak masalah dalam setiap penyelenggaraan haji. Salah satunya adalah lama antrian atau daftar tunggu yang panjang. Menurutnya di Jawa Barat rata-rata lama tunggu haji selama 20 tahun.

Pembicara lainnya, Kepala Kanwil Kemenag Jabar, Adib mengatakan, dalam penyelenggaraan haji, pihaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan salah satunya adalah pembangunan embarkasi haji di Indramayu.

"Kita akan terus tingkatkan fasilitas calon-calon dhuyuf rahman, para calon tamu Allah. Jadi ini layanan haji yang akan terus kami tingkatkan," ujar Adib.

Baca Juga: Wisuda Luring dengan Protokol Kesehatan Ketat Ala UPI Bandung

Adib juga mengingatkan agar pegawai di lingkungan Kemenag Jabar untuk selalu memberikan pelayanan terbaik urusan keagamaan.

"Kita ini khodimul ulama dan ummah, melayani ulama dan umat. Bapak-bapak semua ini tokoh di masyarakat, menjadi keteladanan dari aspek integritasnya", kata Adib***

Editor: Sarnapi

Tags

Terkini

Terpopuler