Network
JURNAL SOREANG - Para menteri luar negeri ASEAN mengutuk kekerasan di Myanmar dan menegaskan kembali dukungan untuk rencana perdamaian junta yang terabaikan, sementara blok yang terpecah itu berjuang menemukan persatuan untuk mengatasi krisis yang berlarut-larut.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer Myanmar melakukan kudeta yang menggulingkan pemerintah yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, yang memicu bentrokan kekerasan saat rakyat Myanmar bangkit melawan militer.
Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama kemarin malam, pada 13 2023, setelah pertemuan dua hari menteri yang melihat perselisihan tentang isinya.
Baca Juga: Info Kesehatan! Suka Jajan Junk Food Ternyata Menyebabkan Berbagai Penyakit
Negara-negara anggota ASEAN mengatakan rencana lima poin yang disepakati dengan junta Myanmar dua tahun lalu, yang gagal dilaksanakan, tetap menjadi harapan terbaik blok tersebut untuk menyelesaikan krisis.
“Kami menegaskan kembali sikap bersatu bahwa konsensus lima poin tetap menjadi acuan utama kami untuk menangani krisis politik di Myanmar.
“Kami mengutuk keras aksi terorisme termasuk serangan udara, tembakan artileri, dan penghancuran fasilitas publik.
"Kami juga mendesak semua pihak yang terlibat, terlepas dari siapa, untuk segera mengambil tindakan nyata guna menghentikan kekerasan dan mengutuk setiap eskalasi," menurut pernyataan bersama ASEAN setelah pertemuan tersebut.
Baca Juga: PBB Mengatakan AIDS Dapat Berakhir Pada Tahun 2030 Tapi Ada Syarat, Berikut Penjelasannya
Ia meminta semua pihak dalam konflik Myanmar untuk 'menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengiriman bantuan kemanusiaan dan dialog nasional yang inklusif'.
