Indonesia Ratifikasi Kerja Sama IK-CEPA dengan Korea Selatan, Ini 3 Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah

JURNAL SOREANG-  Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina pada pembahasan RUU Ratifikasi Perdagangan menitikberatkan pada 3 point yang harus dikerjakan pemerintah.

Yakni, peningkatan kinerja ekspor, pengendalian impor dan sertifikasi halal dalam penghapusan hambatan tarif dan non tarif.

"Adanya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA) harus dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia sehingga dapat memberikan dampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia," kata Nevi, Rabu 6 Juli 2022.

Baca Juga: Dorong Pengembangan Ekonomi Masyarakat, DPRD Kabupaten Bandung Sahkan Raperda Perdagangan dan Perindustrian

Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea harus dapat mengendalikan impor untuk melindungi Industri dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagaimana amanat UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. "Jangan jadikan indonesia menjadi pangsa pasar negara negara luar”, tegas Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menambahkan, dalam pasal 54 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyatakan Pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan untuk membangun, mempercepat dan melindungi industri tertentu di dalam negeri dan atau untuk menjaga neraca pembayaran dan atau neraca perdagangan.

"Kami menyampaikan tentang penghapusan hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan barang tidak serta merta dapat menghilangkan ketentuan sertifikasi halal pada produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, khususnya produk makanan dan minuman baik kemasan maupun olahan," katanya.

Baca Juga: Dorong Peningkatan PAD, DPRD Kabupaten Bandung Gelar Paripurna Sahkan Raperda Perdagangan dan Industri

Pada perlindungan UMKM ini, Nevi berharap ada jaring pengaman berupa program perlindungan bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha UMKM.